Suahasil Tegaskan Anggaran MBG Tak Dipotong, Hanya Disesuaikan

Menkeu Suahasil Nazara menuturkan, tata kelola anggaran MBG yang baik sehingga menjadi lebih efisien.

oleh Thurfah Mahira AhnafDiterbitkan 19 November 2026, 19:40 WIB
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), kembali menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke tujuh sekolah dan satu Posyandu usai terakhir beroperasi pada 13 Maret 2026 karena Ramadan hingga libur Lebaran 2026 (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong, tetapi menyesuaikan seiring perbaikan tata kelola. Ia juga menyebut APBN 2026 fleksibel menghadapi gejolak global.

Sebelumnya, Suahasil mengapresiasi perbaikan MBG yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya ingin memberikan apresiasi sekali lagi, perbaikan dari makan bergizi gratis yang dilakukan oleh manajemen yang baru,” ujarnya dalam Financial Forum 2026.

Perbaikan berjalan sejak awal tahun. Makanan dibagikan selama hari sekolah, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diverifikasi dan divalidasi, serta petugas SPPI yang diterjunkan dievaluasi ketat oleh BGN.

“Ini adalah contoh bagaimana proses perbaikan tata kelola itu berlangsung dengan kontinu,” kata dia.

Soal anggaran, Suahasil menolak anggapan adanya pemangkasan. "Jadi bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada. Tapi dia menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” tegas dia.

Penyesuaian itu sejalan dengan watak APBN 2026. “APBN yang fleksibel itu ditunjukkan karena APBN itu bisa beradaptasi terhadap perubahan,” ucapnya, di tengah ketegangan geopolitik, bencana alam, dan volatilitas harga.

Contohnya bencana alam akhir 2025 yang terjadi setelah APBN ditetapkan. Pemerintah menambahkan anggaran Rp 59,35 triliun pada 2026. “Kita tidak pernah mengharapkan adanya bencana alam. Tapi kalau terjadi, APBN-nya handle,” katanya.

Fleksibilitas itu juga terlihat pada energi. Saat harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) naik, Presiden memutuskan harga jual BBM dan tarif dasar listrik bersubsidi tetap, sehingga APBN menyerapnya. Ia menyebut inflasi 3,2% sebagai bentuk perlindungan APBN bagi masyarakat.

"Di Indonesia sekarang inflasi 3,2% adalah perlindungan dari APBN, dan pada saat yang bersamaan APBN-nya harus tetap kredibel, bisa dipercaya, dan untuk itu kita perlu berkoordinasi," ungkap Suahasil.

 

Anggaran MBG Tembus Rp 173,21 Triliun, Jangkau 58,2 Juta Penerima

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Foto: Dokumentasi Tim Media Presiden Prabowo.)

Sebelumnya, Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 173,21 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Oktober 2026. Program ini tercatat sudah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi anggaran tersebut tercatat dalam laporan pelaksanaan APBN hingga akhir Oktober 2026.

“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp 173,21 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pelaksanaan program MBG terus dibarengi dengan pembenahan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sejak Juli 2026, manajemen baru BGN menjalankan sejumlah reformasi, terutama dalam pengelolaan program serta pengawasan operasional SPPG.

Upaya perbaikan juga dilakukan untuk memastikan makanan bergizi diterima oleh kelompok yang tepat. Salah satunya melalui pemeriksaan langsung di lapangan guna mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat.

Selain itu, BGN telah mengaktifkan 1.500 SPPG yang beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keamanan pangan. Langkah yang ditempuh antara lain uji coba penyajian makanan secara prasmanan di sekolah, serta pemanfaatan rantai pasok dan tenaga kerja lokal.

“Tingkat keamanan diperhatikan, ada uji coba prasmanan di sekolah, rantai pasok lokal dan sumber daya manusia lokal digunakan. Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” ujarnya.

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya