Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Rp 67 triliun pada 2026 dari sebelumnya Rp 47 triliun. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keuangan BPJS Kesehatan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah merealisasikan Rp 10 triliun dari tambahan anggaran tersebut. Pemerintah akan kembali menyalurkan Rp 10 triliun pada November atau awal Desember 2026.
Advertisement
"Untuk PBI itu totalnya Rp 47 triliun, dengan ditambahkan Rp 20 triliun berarti menjadi Rp 67 triliun dari APBN tahun 2026,” kata Suahasil di Bursa Efek Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Suahasil menjelaskan, tambahan anggaran tersebut membantu BPJS Kesehatan memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan. Pemerintah menargetkan seluruh tambahan anggaran dapat direalisasikan sebelum akhir 2026.
Terkait belum adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Suahasil menegaskan pemerintah meningkatkan dukungan melalui anggaran APBN.
“Anggaran dari APBN-nya kan naik,” ujarnya.
Suahasil Ungkap Alasan Pemberlakuan Pajak Belanja Online
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah menerapkan pemungutan pajak terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang setara antara pelaku perdagangan digital dan ritel konvensional.
Suahasil menilai, transaksi jual beli melalui platform digital perlu mendapatkan perlakuan perpajakan yang seimbang dengan perdagangan secara langsung di toko fisik. Dengan begitu, tidak ada perbedaan beban pajak yang berpotensi menimbulkan ketimpangan persaingan di antara kedua sektor tersebut.
Ia mencontohkan pembelian barang kebutuhan sehari-hari seperti tisu. Konsumen yang membeli tisu di toko konvensional dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen. Sebaliknya, apabila barang serupa dibeli melalui toko online yang belum menerapkan pemungutan pajak, konsumen tidak dikenakan beban pajak tersebut.
Kondisi ini, menurut Suahasil, menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
"Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ujar Suahasil, dikutip Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, penerapan aturan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesetaraan arena bermain atau level playing field antara bisnis konvensional dan digital.
"Jadi, menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang mulai diterapkan," kata dia.
DJP Tunjuk Empat Marketplace
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak digital tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026. Regulasi yang menjadi dasar pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi PMSE itu telah mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menunjuk empat marketplace untuk melaksanakan pemungutan pajak tersebut, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada. Penunjukan keempat platform ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan perpajakan atas transaksi perdagangan digital yang dijalankan pemerintah.
Bimo menyampaikan, realisasi penerimaan dari kebijakan pemungutan pajak PMSE akan mulai dilaporkan pada bulan ini. Menurutnya, penyetoran pembayaran dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dilakukan pada 20 November 2026.
"Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat," pungkas Bimo.