Paripurna DPR Digelar, RUU Perampasan Aset Segera Diputuskan

Dengan kuorum terpenuhi, Puan Maharani membuka rapat yang akan mengesahkan undang-undang ini.

oleh Ady AnugrahadiDiterbitkan 19 November 2026, 10:53 WIB
DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebanyak 254 anggota DPR hadir dalam rapat tersebut. Sementara itu, jumlah anggota yang telah menandatangani daftar hadir mencapai 361 orang dari seluruh fraksi.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI,” kata Puan saat membuka rapat.

Puan menjelaskan, selain 254 anggota yang hadir, terdapat anggota lainnya yang telah mengisi daftar hadir tetapi berhalangan mengikuti rapat karena sejumlah alasan, termasuk sakit.

Dengan jumlah tersebut, Puan menyatakan rapat paripurna telah memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan.

“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027, hari Kamis tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Puan.

Dalam memimpin rapat, Puan didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut hanya memiliki satu agenda, yakni Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Agenda itu merupakan tahap pengambilan keputusan terhadap RUU Perampasan Aset untuk mendapat persetujuan menjadi undang-undang.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terbaru

    Berita Terkini Selengkapnya