UMKM Penyandang Disabilitas Dapat Prioritas Gandeng Usaha Besar

Pemerintah memprioritaskan UMKM disabilitas dalam kemitraan dengan usaha besar untuk membuka akses pasar dan memperkuat daya saing usaha.

oleh Rachel AuliaDiterbitkan 19 November 2026, 06:00 WIB
Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sri Moertiningroem dalam acara Investasi Inklusif untuk Pengusaha Nasional dan UMKM Disabilitas Naik Kelas di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan prioritas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penyandang disabilitas serta UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 18 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dengan petunjuk teknis pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Nomor 220 Tahun 2025.

Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sri Moertiningroem menuturkan, aturan tersebut memprioritaskan UMKM penyandang disabilitas maupun UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk masuk dalam pelaksanaan kemitraan.

"Salah satu penguatan kebijakan ini adalah penting saya sampaikan mencatat dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 khususnya Pasal 18, bahwa memberikan prioritas kepada UMKM penyandang disabilitas dan/atau UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kemitraan," ujar Sri Moertiningroem dalam acara Investasi Inklusif untuk Pengusaha Nasional dan UMKM Disabilitas Naik Kelas di Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).

Komitmen Kemitraan Capai Rp33,4 Triliun

UMKM mitra binaan Jamkrindo turut ambil bagian dalam WSBK Mandalika (dok: Jamkrindo)

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM hingga Oktober 2026, nilai komitmen kemitraan nasional telah mencapai Rp 33,4 triliun. Angka tersebut berasal dari 1.305 usaha besar berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen (SPK) yang disetujui selama periode 2021 hingga 2026.

Sementara itu, berdasarkan Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) pada periode yang sama, tercatat sebanyak 1.936 UMKM telah menjadi mitra usaha besar.

Ruang lingkup pekerjaan dalam kemitraan ini mencakup berbagai sektor seperti jasa konstruksi, katering, hingga suplai alat tulis kantor (ATK).

Untuk memastikan komitmen tersebut terealisasi secara terukur, pemerintah akan menerapkan mekanisme pelaporan berkala mulai 2027.

Pelaku usaha besar yang diwajibkan bermitra atau menerima fasilitas insentif penanaman modal harus melaporkan realisasi kemitraan setiap triwulan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

"Dengan komitmen bermitra dengan UMKM ini harus dilaporkan secara periodik dalam triwulan mulai sejak tahun 2027 yang dilaporkan oleh pelaku usaha besar di dalam LKPM," ujar dia.

Skema Tier 1–Tier 2 dan Kemudahan NIB

Sebanyak 1.346 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kini memiliki sertifikasi mencakup NIB, sertifikasi halal, HaKI, SPPL, dan lainnya.

Dalam mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok industri, Sri mengungkapkan, UMKM masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pasar, kapasitas produksi, pembiayaan, serta pemenuhan standar industri.

Untuk menjembatani kendala standar kualifikasi tersebut, Sri mengusulkan skema kolaborasi berjenjang.

"Usulan ke depannya adalah dapat berupa kolaborasi kerja sama ini dapat dilakukan oleh usaha besar Tier 1, kemudian menggandeng UMKM sebagai Tier 2," ujar dia.

Di sisi legalitas, hingga November 2026 tercatat sebanyak 17,6 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan untuk UMKM dari total 17,9 juta NIB yang terbit melalui OSS.

Kemudahan ini didukung oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dan Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 1.S Tahun 2026.

Melalui aturan tersebut, NIB bagi usaha mikro berisiko rendah kini terbit secara otomatis tanpa perlu menunggu verifikasi izin lokasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Jadi kalau di awal dulu pada saat mikro atau UMKM risiko rendah mengajukan NIB, akan ada penilaian ataupun konfirmasi dari DPMPTSP terkait dengan izin lokasi. Nah, dengan adanya PP 28 Tahun 2025 ini, maka secara otomatis NIB akan terbit. Jadi tanpa verifikasi dari DPMPTSP," kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya