Pemerintah Susun Aturan Dana Cadangan Pesangon

Pemerintah menegaskan aturan turunan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih disusun dan belum menunjuk lembaga pengelola resmi, termasuk Danantara.

oleh Arief Rahman HakimDiterbitkan 18 November 2026, 19:00 WIB
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa aturan turunan mengenai pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. Hingga kini, pemerintah juga belum menunjuk lembaga resmi mana pun untuk mengelola dana tersebut.

Dradjad menjelaskan, pemerintah tengah menggodok rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"PP-nya sedang diproses. Kadang orang berspekulasi padahal prosesnya juga belum selesai," kata Dradjad di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia pun enggan mengomentari berbagai spekulasi mengenai DCP yang ramai beredar di ruang publik, termasuk kabar bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan ditunjuk sebagai pengelola dana maupun kekhawatiran kalangan pengusaha terhadap kebijakan tersebut.

"Kalau yang itu tanggapan saya, saya tidak mau berspekulasi terhadap apa-apa narasi yang beredar," tegasnya.

Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengusaha untuk menyiapkan Dana Cadangan Pesangon yang nantinya disetorkan ke lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Ketentuan setoran tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Oktober 2027.

 

 

Menaker Bantah Danantara Jadi Pengelola

Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026). (Kemnaker/Uda Dani)

Senada dengan Dradjad, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, juga menegaskan bahwa peraturan turunan mengenai pengelolaan DCP masih disiapkan sehingga pemerintah belum menetapkan lembaga pengelolanya.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola DCP. Yassierli menjelaskan, payung hukum yang berlaku saat ini baru sebatas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar ya informasi terkait harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja, ya," kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

 

Skema dan Besaran Iuran Masih Dikaji

Selain penentuan lembaga pengelola, Yassierli menyampaikan bahwa skema penghimpunan hingga besaran iuran yang harus ditanggung perusahaan juga masih dalam kajian mendalam agar tidak memberatkan dunia usaha.

"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima dan menampung seperti apa, besarannya juga nanti harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat utama di balik penyusunan undang-undang bersama DPR tersebut adalah memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja. Dengan adanya alokasi dana cadangan sejak awal, hak pesangon pekerja tetap terjamin apabila sewaktu-waktu terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya