Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Pilihan Listyo

Ini menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

oleh Ady AnugrahadiDiterbitkan 18 November 2026, 13:59 WIB
Rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

Liputan6.com, Jakarta - Gerindra Minta Istana Steril dari Orang Pilihan Listyo

 

Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mensterilkan lingkungan inti Presiden Prabowo Subianto dari jajaran personel yang berasal dari rekomendasi Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini disampaikannya menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh.

"Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan," kata Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri," sambungnya.

Sugiat menegaskan, permintaannya bukan semata-mata menyangkut kepentingan Partai Gerindra, melainkan juga keamanan Presiden dan keberlangsungan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.

Ia meminta Kemensetneg memastikan tidak ada celah bagi pihak tertentu untuk menyusup ke lingkungan kepresidenan maupun memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam rapat tersebut, Sugiat juga menuding Listyo Sigit melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo selama dua tahun.

"Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis," ungkap dia.

Sugiat mengkhawatirkan informasi yang diduga diperoleh melalui penyadapan tersebut telah dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

Karena itu, ia mendesak agar sejumlah kebijakan strategis yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo turut dievaluasi.

"Saya ingin karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase," ungkapnya.

 

Dugaan Menghambat Program Presiden

Sugiat menduga ada kelompok kepentingan yang berupaya menghambat kebijakan Prabowo, terutama kebijakan yang dinilainya mengganggu kepentingan oligarki.

Dia juga menyoroti pengamanan informasi di lingkungan Istana Negara. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme penyadapan yang ditudingkannya, apakah melalui perangkat yang dipasang di dalam Istana atau menggunakan teknologi jarak jauh.

Meski demikian, Sugiat menilai Kemensetneg harus mampu memastikan keamanan fisik dan informasi Presiden tetap terjaga.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," ucapnya.

Sugiat meminta penguatan sistem pengamanan kepresidenan menjadi prioritas program Kemensetneg. Ia menyatakan Komisi XIII DPR RI siap mendukung kebutuhan anggaran untuk langkah tersebut.

"Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat," kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya