Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Pasalnya, terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan, mulai dari pekerja yang memasuki usia pensiun hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, memang tidak memerinci keseluruhan 23 pemicu tersebut. Namun, ia menegaskan banyaknya pemicu pencairan membuat pengelolaan dana pesangon tidak bisa hanya berorientasi pada optimalisasi hasil investasi semata.
Advertisement
“Pengelolaan investasi itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajiban dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal,” kata Iwan dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Rabu (18/11/2026).
Pengelola dana harus memperhitungkan berbagai kondisi yang memicu pembayaran manfaat kepada pekerja. Kondisi utama pencairan adalah saat pekerja mencapai usia pensiun, sementara pemicu lainnya dapat terjadi sewaktu-waktu sebelum masa pensiun, seperti akibat PHK.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dana untuk memastikan likuiditas dan ketersediaan dana tetap memadai kapan pun kewajiban pembayaran muncul.
Dana Pesangon Diperkirakan Capai Rp 150 Triliun
Berdasarkan hasil survei internal, OJK memperkirakan total potensi dana kompensasi pesangon di Indonesia mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun.
"Kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp 100 triliun sampai Rp 150 triliun sebenarnya," ungkap Iwan.
Besarnya nilai dana tersebut membuat aspek pengawasan dan tata kelola menjadi sangat krusial, terutama untuk menjamin kemampuan pembayaran hak-hak pekerja sesuai kewajiban perusahaan.
Saat ini, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menyusun rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pengelolaan dana cadangan pesangon.