OJK Ungkap Potensi Dana Pesangon Capai Rp 150 Triliun

OJK mencatat potensi dana kompensasi pesangon di Indonesia mencapai Rp 100 triliun–Rp 150 triliun. Pengelolaannya dinilai kompleks karena punya 23 pemicu cair.

oleh Tira SantiaDiterbitkan 18 November 2026, 08:00 WIB
Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK, di Bali, Rabu (18/11/2026).

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan total dana kompensasi pesangon di Indonesia mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil survei internal yang dilakukan oleh OJK.

“Kalau survei kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp 100 triliun–Rp 150 triliun sebenarnya,” kata Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Rabu (18/11/2026).

Besarnya potensi dana kompensasi pesangon tersebut menjadi perhatian utama OJK dalam menyusun kebijakan pengelolaan. Menurut dia, pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan.

Salah satu pemicu utama pencairan adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Namun, pencairan juga dapat terjadi lebih cepat sebelum usia pensiun, misalnya saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana pesangon tidak cukup hanya mengandalkan strategi imbal hasil investasi yang optimal. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan likuiditas yang matang untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada pekerja kapan pun dibutuhkan.

"Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal," ujarnya.

 

Potensi Penyusutan Dana DPLK

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK, di Bali, Selasa (17/11/2026). (Liputan6.com/Tira)

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyoroti potensi penyusutan industri dana pensiun. Risiko ini dapat terjadi apabila dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dialihkan ke lembaga khusus bentukan pemerintah.

“Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukannya membesar malah mengempis. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, dan cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar, masuk ke lembaga khusus tadi itu,” kata Ogi dalam acara yang sama di Bali, Selasa (17/11/2026).

Oleh karena itu, Ogi menilai dana cadangan pesangon sebaiknya tetap dikategorikan sebagai bagian dari program dana pensiun. Dengan skema tersebut, pengelolaannya dapat tetap dijalankan oleh lembaga penyelenggara program pensiun yang sudah ada.

“Jadi, posisi kami sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi tetap lembaga penyelenggara dana pensiun,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya