Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim memberikan penjelasan mengenai dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat dirinya. Dia buka-bukaan adanya praktik pungutan liar tersebut di lingkungan Kementerian Imipas.
Silmy mengatakan bahwa praktik pembayaran biaya tambahan dalam pengurusan izin tinggal WNA tersebut sudah berlangsung sebelum 2018, jauh sebelum dia menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada 4 Januari 2023.
Advertisement
"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy di sela sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," lanjutnya.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Silmy dalam menghentikan praktik tersebut adalah dengan dibuatnya aplikasi Molina, yang bertujuan menghindari pertemuan langsung antara petugas dan pemohon. Dia juga menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dianggap merupakan upaya kriminalisasi.
"Kembali lagi ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya, supaya masyarakat tahu. Dan kemudian ujungnya, menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa," jelas dia.
Dalam sidang pembuktian perkara pada Selasa (17/11/2026), Yohannes Sri Windarto selaku anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, bersaksi dia yang mengumpulkan uang dari pemohon keimigrasian sejak 2018 hingga 2025. Uang itu disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket".
Kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S. Abdulkadir mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut memperlihatkan praktik tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan. Dia menilai tidak ada kesengajaan yang dapat ditarik kepada kliennya.
"Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," ujar Dodi.
Menurut Dodi, begitu Silmy Karim menjabat Dirjen, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) dibuat agar seluruh pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi.
Dalam aplikasi Molina, pemohon tinggal membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lalu sistem memprosesnya paling lama lima hari sehingga tidak ada ancaman overstay maupun tenggat waktu.
"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," kata Dodi.
Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar
Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.
Jaksa KPK juga mengungkap upaya pemerasan itu turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.
Kemudian Silmy juga didakwa memperkaya Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 (Rp 6,53 miliar).
Kemudian memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 (Rp 2,88 miliar), Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 (Rp 4,24 miliar).
Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi juga diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 (Rp 16,30 miliar) dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 (Rp 50,96 miliar).
Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan ini dilakukan Silmy bersama-sama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Jaksa mengatakan Silmy dan para terdakwa lain saling membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.
Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi itu diterima Silmy Karim terdiri dari dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.