DPR Mulai Bahas RUU Pemilu, Klaim Tampung Beragam Usulan

DPR mengklaim telah menampung sejumlah usulan terkait RUU Pemilu, mulai dari keterwakilan perempuan hingga ambang batas.

oleh Ady AnugrahadiDiterbitkan 17 November 2026, 17:10 WIB
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Bahtra Banong. (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat).

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI mulai menampung berbagai usulan perubahan aturan dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sejumlah isu mencuat, mulai dari keterwakilan perempuan, ambang batas parlemen, hingga sistem daerah pemilihan (dapil).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Bahtra Banong mengatakan, berbagai usulan tersebut masih ditampung untuk dikaji lebih lanjut sebelum dirumuskan dalam rancangan undang-undang.

“Iya, banyak sekali usulan-usulan ya, termasuk hari ini keterwakilan perempuan. Harapannya sih bahwa bisa kita penuhi sebagaimana apa yang menjadi putusan MK, 30 persen kuota perempuan,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain keterwakilan perempuan, Bahtra menyebut pembahasan juga menyentuh persoalan syarat usia pemilih. Salah satu masukan yang muncul berkaitan dengan penyelarasan ketentuan usia pemilih dengan aturan perlindungan anak.

Namun, menurutnya, usulan tersebut masih perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.

“Jadi, tapi itu kan kita harus sinkronkan semua ya. Jadi saya pikir cukup baik ya hari ini masukan-masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Tak hanya itu, Komisi II juga menerima berbagai pandangan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Usulan perubahan sistem dapil, termasuk konsep mixed dapil dan dapil nasional, turut menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

“Termasuk juga tadi soal ambang batas, baik itu parliamentary threshold, begitupun presidential threshold. Jadi masukannya banyak sekali yang terus berkembang di masyarakat,” katanya.

Bahtra menegaskan, berbagai usulan tersebut belum menjadi keputusan Komisi II. Seluruh masukan masih harus dipertimbangkan dengan melihat berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemilu.

“Termasuk juga ada yang menyarankan soal mixed dapil ya, soal dapil nasional, terus kemudian bagaimana sistem pemilu kita. Tapi itu kan kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain,” jelasnya.

Dalam proses penyusunan RUU Pemilu, Komisi II juga terus membuka ruang partisipasi masyarakat.

Bahtra mengatakan, pihaknya telah mengundang akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada.

Komisi II menggelar rapat untuk mendengarkan aspirasi kelompok perempuan mengenai revisi UU Pemilu pada Selasa (17/11/2026).

“Iya, tentu kita terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk hari ini Komisi II masih sedang rapat. Kalau saya nggak salah tadi itu koalisi perempuan Indonesia dan di situ tergabung banyak sekali aktivis-aktivis perempuan yang menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.

Komisi II juga berencana melakukan kunjungan ke sejumlah daerah dalam waktu dekat untuk menjaring masukan langsung dari kalangan akademisi.

“Insyaallah nanti satu dua hari ini kami juga akan kunjungan ke berbagai daerah, akan bertemu dengan para akademisi di kampus-kampus di Sumatera Utara, di Bali, untuk kemudian terus menyerap aspirasi,” tuturnya.

Bahtra memastikan seluruh masukan tersebut akan dipelajari sebelum dijadikan bahan penyusunan revisi UU Pemilu.

“Kami terus menerima masukan untuk kemudian dikaji lebih dalam secara komprehensif sehingga nanti bahan-bahan itu bisa menjadi rujukan bagi kami untuk penyusunan RUU Pemilu yang akan datang,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya