KKP Ingin Dapur MBG Bikin Menu Ikan 2 Kali Seminggu

KKP mendampingi pengelola dapur SPPG terkait penanganan dan pengolahan ikan agar menu ikan minimal dua kali seminggu berjalan.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 17 November 2026, 16:30 WIB
Paket MBG dari Dapur Kebayunan akan distribusikan ke-39 sekolah dari PAUD hingga SLTA, juga ibu hamil dan menyusui se-kota Depok. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyediakan menu ikan minimal dua kali dalam seminggu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memenuhi kebutuhan protein peserta didik.

Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Yuwono mengatakan, ketentuan konsumsi ikan tersebut tercantum dalam rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).

“Dalam rencana aksinya itu setidak-tidaknya dua kali dalam seminggu dapur itu kita minta untuk mengonsumsi atau memasak ikan,” ujar Budi dalam Bincang Bahari bertema Pangan Biru untuk Indonesia Maju di Kantor KKP, Selasa (17/11/2026).

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, KKP memberikan pendampingan kepada pengelola dapur SPPG mengenai penanganan dan pengolahan ikan. Pendampingan tersebut mencakup kepala dapur, ahli gizi, hingga juru masak di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.

Budi menjelaskan, pengelola dapur harus menjaga suhu ikan pada kisaran yang direkomendasikan agar kualitas dan keamanan bahan pangan tetap terjaga.

“Golden temperature-nya itu 4,4 derajat, jangan lewat dari ini. Kalau lewat dari ini nanti bisa berisiko,” kata dia.

Selain pendampingan dapur, KKP memperkuat pasokan ikan melalui pengembangan budidaya tematik di 40.000 lokasi hingga 2029. Program tersebut mengutamakan komoditas sesuai preferensi konsumen, seperti lele dan nila di sejumlah wilayah Jawa.

KKP juga melatih pembudidaya mengolah ikan menjadi produk siap masak atau ready to cook sesuai kebutuhan dapur SPPG. Langkah ini diharapkan mempermudah penyerapan hasil budidaya sekaligus memperkuat rantai pasok MBG.

Budi menegaskan, Gerakan Gemarikan tidak hanya berfokus pada kampanye konsumsi ikan, tetapi juga mencakup peningkatan produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, hingga distribusi.

"Gemarikan ini bukan hanya promosi makan ikan. Kita juga kolaborasikan dengan peningkatan produksi hulu, bagaimana menangani ikan dengan baik, termasuk bagaimana mengolah supaya ikan bisa dikonsumsi oleh semua lapisan,” ujarnya.

 

 

 

Harus Didukung Ketersediaan Produk yang Bermutu

Nelayan menata ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari mengatakan, peningkatan konsumsi ikan harus didukung ketersediaan produk yang bermutu, aman, mudah diakses, dan terjangkau.

“Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, distribusi, dan keterjangkauannya belum terjamin,” kata Yanti.

Yanti menjelaskan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengatur tiga kebijakan strategis, yakni penyediaan ikan bermutu dan aman, pemberian kemudahan akses, serta peningkatan minat konsumsi ikan masyarakat.

“Pelaksanaan kebijakan dan rencana aksi yang ada di dalam Perpres ini harus dilakukan secara terpadu, kolaborasi antar pihak, dan tidak berdiri sendiri-sendiri,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah melibatkan kementerian, lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjalankan Gerakan Gemarikan secara nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya