UU 27/2026 Wajibkan Gubernur Tetapkan UMP dan Upah Sektoral

UU 27/2026 mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan UMP sektoral. Sementara UMK mengikuti kebijakan daerah.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 17 November 2026, 15:00 WIB
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli melakukan pertemuan membahas kesiapan Nataru 2026/2027.(Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengatur kewajiban kepala daerah dalam proses penetapan upah minimum 2027. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dilakukan sesuai kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi salah satu landasan hukum dalam penetapan upah minimum tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tersebut.

“Surat edaran sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia, Selasa (17/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing, termasuk kebutuhan hidup layak pekerja.

Dengan ketentuan ini, gubernur memiliki kewajiban menetapkan UMP dan UMP sektoral. Adapun penetapan UMK dan UMK sektoral mempertimbangkan kebijakan daerah serta kondisi masing-masing wilayah.

 

Tiga Variabel UMP 2027

Dalam menentukan besaran upah minimum 2027, pemerintah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain untuk tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum.

Dia juga meminta agar dialog sosial tetap dikedepankan sehingga aspirasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dapat terserap dalam proses penetapan upah minimum 2027.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya