UMP 2027 Ditetapkan Paling Lambat 21 November

Menaker Yassierli menetapkan batas UMP 2027 pada 21 November. Simak jadwal penetapan UMP sektoral hingga UMK.

oleh Arief Rahman HDiterbitkan 17 November 2026, 14:35 WIB
Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. (Kemnaker/Uda Dani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan batas akhir penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 jatuh pada 21 November 2026.

Setelah itu, pemerintah daerah memiliki waktu tambahan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi hingga upah minimum di tingkat kabupaten dan kota.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan jadwal tersebut, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat dilakukan pada 26 November 2026. Sementara itu, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026.

Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2026.

Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait persiapan penetapan upah minimum tahun depan.

 

Sebar Surat Edaran

Dalam proses persiapan tersebut, Kemnaker telah menyampaikan surat edaran kepada pemerintah daerah yang berisi data terkait kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.

Menurut dia, data dan panduan tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan penentuan upah minimum sektoral serta memperkirakan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Kemnaker juga telah menyampaikan seluruh bahan pendukung kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah agar pembahasan penetapan upah minimum dapat dilakukan sesuai jadwal.

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.

Dengan persiapan tersebut, pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya