AS Perketat Ekspor Chip AI ke China, Indonesia Terdampak

Pemerintah AS memperketat pembatasan ekspor chip AI canggih ke China. Perusahaan pusat data di Indonesia dan sejumlah negara lain kini wajib mengantongi izin.

oleh Dreyandra Puteri ValzabilbinaDiterbitkan 17 November 2026, 17:00 WIB
Ilustrasi chip AI. Credit: Pixabay/Frank Rietsch

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memperketat pembatasan akses China terhadap cip kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) canggih, termasuk produk besutan Nvidia. Kebijakan baru ini turut menyasar perusahaan di Indonesia yang terlibat dalam pengiriman cip semikonduktor ke fasilitas pusat data (data center).

Aturan yang diumumkan pada Senin tersebut mewajibkan perusahaan di Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Brasil untuk mengajukan izin ekspor resmi kepada pemerintah AS sebelum mengirimkan cip AI canggih.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (17/11/2026), langkah ini diambil untuk mencegah perusahaan teknologi China mengakses semikonduktor canggih buatan AS secara tidak langsung melalui pusat data yang beroperasi di negara lain. Sebelumnya, sejumlah perusahaan China diketahui memanfaatkan kapasitas komputasi pusat data di negara-negara seperti Thailand dan Malaysia guna melatih model AI mereka.

Kebijakan ini dirilis bertepatan dengan dimulainya kunjungan Trump ke Asia untuk bertemu Presiden China Xi Jinping di Shenzhen—pertemuan krusial yang berlangsung di tengah memanasnya rivalitas teknologi kedua negara.

 

Pusat Data di Negara Ketiga Jadi Sasaran

Departemen Perdagangan AS menyatakan aturan baru ini dirancang khusus untuk menutup celah penghindaran sanksi teknologi melalui layanan komputasi jarak jauh (cloud computing).

"Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembatasan yang sudah ada terhadap akses teknologi sensitif Amerika tidak dapat dielakkan melalui pengaturan komputasi jarak jauh yang melibatkan pusat data di negara ketiga," tulis Departemen Perdagangan AS dalam pernyataan resminya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pusat data di luar AS yang menyediakan kapasitas komputasi dalam jumlah signifikan bagi perusahaan yang berkantor pusat di China wajib memperoleh lisensi AS dalam waktu 90 hari agar dapat terus beroperasi.

Perusahaan yang gagal memenuhi persyaratan ini berisiko dijatuhi sanksi pembatasan ekspor lanjutan. Meski demikian, aturan tersebut mengecualikan sistem yang digunakan oleh perusahaan ritel daring (e-commerce) dan media sosial karena dinilai tidak menimbulkan risiko keamanan nasional yang setara.

Di sisi lain, regulasi baru ini sekaligus mencabut kebijakan era pemerintahan Joe Biden sebelumnya yang membatasi akses global terhadap cip AI melalui skema lisensi lama.

 

Skandal Nvidia Perkuat Tekanan Pengetatan

CEO NVIDIA, Jensen Huang (AFP)

Pengetatan aturan ekspor ini juga dipicu oleh sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan pengiriman cip AI AS, menyusul mencuatnya kasus dugaan penyelundupan produk Nvidia ke China.

CEO Nvidia, Jensen Huang, mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026) setelah mengakui adanya hubungan asmara dengan seorang eksekutif perusahaan komputasi awan asal Singapura, Megaspeed. Sebagai mitra Nvidia yang menyewakan kapasitas pusat data, Megaspeed kini tengah diselidiki atas dugaan pengalihan cip secara ilegal ke China.

Mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, Kate Korean, menilai aturan baru pemerintahan Trump ini berpotensi memberikan pukulan yang jauh lebih besar bagi China dibandingkan sekadar memasukkan satu per satu perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist) perdagangan.

"Nvidia dan Jensen sendiri merupakan pendorong utama argumen untuk menjual chip ke China sebagai sebuah strategi. Pengungkapan pekan lalu membuat argumen tersebut dipertanyakan, dan pendulum kini bergerak ke arah pengendalian ekspor yang lebih ketat," ujar Korean.

Sementara itu, Trump menegaskan tidak berencana mencopot Menteri Perdagangan Howard Lutnick yang sempat menuai kritik terkait pengawasan ekspor cip ke China, dan tetap mengajaknya mendampingi lawatan ke Asia. Di pihak lain, manajemen Megaspeed pada 15 November lalu menyatakan bahwa perusahaan selalu mematuhi seluruh hukum yang berlaku, termasuk aturan pengendalian ekspor AS.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya