Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Anang Supriatna mengatakan pengajuan banding dilakukan pada Rabu, 11 November 2026.

oleh Rifqy Alief AbiyyaDiterbitkan 16 November 2026, 19:18 WIB
Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna. (Foto: dokumentasi Kejagung)

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding terhadap vonis mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan pengajuan banding dilakukan pada Rabu, 11 November 2026.

"Dalam hal ini JPU sudah mengajukan upaya hukum banding hari rabu minggu kemarin dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding," kata Anang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).

Anang menambahkan, pengajuan banding tersebut dilakukan setelah Hery Susanto juga mengajukan banding. Dia mengatakan, pengajuan banding tersebut merupakan hak terdakwa yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Silahkan itu hak terdakwa diatur dalam KUHAP," jelas Anang.

"Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding dan yang lainnya diungkap dalam memori dan kontra memori banding," sambungnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Hery Susanto, Alex Candra, mengungkapkan alasan mengajukan banding tersebut. Menurut Alex, vonis terhadap kliennya dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Selain itu, ada pula fakta pertimbangkan dalam putusan.

"Beberapa pertimbangan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan juga ada fakta fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan," ujar dia saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).

 

Vonis Hery Susanto

Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). (Liputan6/Dimas)

Sebelumnya, Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto divonis hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta dalam perkara suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel.

Vonis itu dijatuhkan oleh majelis hakim persidangan yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistyowati di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Hery Susanto dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkankan telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ucap hakim ketua.

"Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hery Susanto sejumlah Rp 300 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap," tambahnya.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan Hery Susanto pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp Rp 3.875.000.000 (Rp 3,87 miliar) dan rumahnya yang berada di Pulo Gebang Permai Blok B5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya