Menakar "Warisan Rugi" di Balik Merger BUMN Danantara

Di balik agenda strategis merampingkan BUMN menjadi perusahaan yang lebih efisien, tersimpan persoalan fiskal yang tidak sederhana.

Dr. Eko Ariyanto, Fungsional Ahli Madya Kemenkeu, Dosen Perpajakan Taxcentre FIA UI, dan Peneliti Kebijakan Raramuri WPB

 

Liputan6.com, Jakarta - Bayangkan dua sekolah digabung menjadi satu. Sekolah pertama memiliki prestasi akademis gemilang, sementara sekolah kedua bertahun-tahun bergulat dengan nilai merah. Setelah merger, bolehkah rapor buruk sekolah kedua digunakan untuk mengurangi standar kelulusan sekolah baru?

Tentu tidak sesederhana itu. Prestasi dan tanggung jawab masing-masing tetap memiliki catatan sendiri. Logika serupa berlaku dalam hukum pajak ketika perusahaan melakukan penggabungan usaha (merger), terutama menyangkut hak kompensasi kerugian fiskal.

Isu ini menjadi semakin relevan seiring langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 200 entitas. Konsolidasi tersebut mempertemukan perusahaan dengan kondisi keuangan berbeda: ada yang sehat dan menghasilkan laba, tetapi ada pula yang masih menanggung kerugian bertahun-tahun.

Di ruang rapat, perhatian direksi mungkin tertuju pada sinergi aset, efisiensi operasional, dan penguatan daya saing. Namun, ada satu persoalan yang tidak kalah penting, meski jarang menjadi sorotan: bagaimana nasib sisa kerugian fiskal masing-masing perusahaan setelah merger?

Kerugian bukan komoditas

Secara normatif, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memberikan ruang penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta untuk tujuan restrukturisasi usaha. Fasilitas ini memungkinkan penggabungan usaha tidak langsung menimbulkan kewajiban PPh atas keuntungan dari pengalihan aset (capital gain) akibat perbedaan nilai buku dan nilai pasar.

Ketentuan teknisnya diatur melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen untuk mendukung restrukturisasi perusahaan, termasuk konsolidasi BUMN dalam ekosistem Danantara.

Namun, fasilitas tersebut bukan cek kosong. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk pembatasan pemanfaatan sisa kerugian fiskal.

Dalam skema penggunaan nilai buku, perusahaan yang menerima pengalihan harta (surviving company) tidak dapat begitu saja mengambil alih sisa kerugian fiskal perusahaan yang melebur dan berakhir (merging company). Bahkan, ketentuan mengenai posisi kerugian fiskal kedua perusahaan turut memengaruhi penentuan entitas yang bertahan. Apabila keduanya memiliki sisa kerugian fiskal, perusahaan dengan kerugian lebih kecil harus menjadi entitas penerima pengalihan harta.

Artinya, penentuan perusahaan yang bertahan tidak cukup hanya mempertimbangkan kekuatan aset, prospek bisnis, atau kepentingan operasional. Posisi fiskal masing-masing entitas juga harus diperhitungkan sejak awal. Kekeliruan dalam memenuhi persyaratan dapat berujung pada hilangnya fasilitas penggunaan nilai buku dan timbulnya kewajiban pajak atas pengalihan aset.

Pembatasan ini sesungguhnya memiliki landasan filosofis yang kuat. Kompensasi kerugian fiskal bukanlah komoditas yang bebas diperjualbelikan atau dipindahtangankan. Hak tersebut melekat pada entitas yang sebelumnya menanggung risiko dan kerugian usaha.

Dalam literatur perpajakan korporasi, prinsip kesinambungan kepemilikan (continuity of interest) dan kesinambungan kegiatan usaha (continuity of business enterprise) menegaskan bahwa manfaat pajak dalam restrukturisasi harus didukung keberlanjutan substansi bisnis, bukan sekadar perubahan struktur hukum di atas kertas (Bittker & Eustice, 1994).

Sejalan dengan itu, Stanley Surrey (1973) mengingatkan bahwa fasilitas pajak yang tidak tepat sasaran berpotensi berubah menjadi subsidi terselubung yang mendistorsi alokasi sumber daya.

 

Belajar dari negara lain

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kerugian fiskal bukan hanya persoalan Indonesia. Berbagai negara menerapkan pembatasan untuk mencegah praktik loss trafficking, yakni mengakuisisi perusahaan yang merugi semata-mata untuk memanfaatkan kerugian fiskalnya guna mengurangi pajak perusahaan yang sehat.

Jerman dan Jepang, misalnya, menerapkan pembatasan pemanfaatan kerugian dalam restrukturisasi usaha dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan bisnis. Amerika Serikat mengambil pendekatan berbeda melalui Internal Revenue Code Section 382. Kerugian fiskal pada prinsipnya masih dapat dimanfaatkan setelah perubahan kepemilikan, tetapi penggunaannya dibatasi setiap tahun berdasarkan nilai perusahaan yang diakuisisi.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting: perlindungan penerimaan negara tidak harus selalu dilakukan dengan menghapus seluruh peluang pemanfaatan kerugian. Pembatasan yang terukur dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan fiskal dan kebutuhan restrukturisasi bisnis.

Dalam konteks konsolidasi BUMN, pemerintah perlu mempertimbangkan ruang kebijakan yang lebih proporsional. Misalnya, mengkaji mekanisme pembatasan pemanfaatan kerugian secara bertahap bagi merger yang benar-benar memiliki tujuan bisnis substantif (business purpose test). Tentu, penerapannya harus dirancang dengan landasan hukum yang jelas, agar tidak membuka celah penghindaran pajak baru.

Di sisi lain, manajemen Danantara dan direksi BUMN tidak boleh menganggap persoalan pajak sebagai urusan yang diselesaikan belakangan. Pemetaan saldo kerugian fiskal setiap perusahaan perlu menjadi bagian penting dari uji tuntas (due diligence) sebelum merger dilakukan. Audiensi dan permohonan penegasan kepada Direktorat Jenderal Pajak juga perlu ditempuh untuk mengantisipasi perbedaan penafsiran dan sengketa di kemudian hari.

Keberhasilan konsolidasi BUMN tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah perusahaan atau besarnya aset yang berhasil digabungkan. Yang lebih penting adalah apakah merger tersebut benar-benar menciptakan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menghasilkan nilai tambah bagi negara.

Hukum pajak mengingatkan bahwa setiap perusahaan memiliki sejarah risiko dan tanggung jawab fiskalnya sendiri. Kerugian masa lalu tidak serta-merta dapat diwariskan kepada perusahaan lain hanya karena keduanya kini berada dalam satu entitas. Sebab, merger yang sehat semestinya menyatukan kekuatan bisnis menjadi lebih kuat, bukan sekadar perusahaan yang lebih besar.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya