Polisi Visum Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang 

Kasus ini bermula saat korban mendatangi rumah bupati terkait tawaran pekerjaan.

oleh OLA KEDADiterbitkan 16 November 2026, 16:47 WIB
Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangani laporan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21), yang diduga dilakukan oleh Bupati Kupang Yosep Lede. Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik melakukan sejumlah tindakan awal, antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut.

"Korban sudah divisum," kata Nova kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, polisi juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.

Dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi hari Rabu (11/11/2026), di rumah dinas bupati Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

 

Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi.

Dia menambahkan, polisi juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.

"Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung," lanjutnya.

Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tutupnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya