Mendagri Usul Hapus Denda Warga yang Tak Bawa KTP

Usulan penghapusan denda bagi warga yang bepergian tanpa membawa identitas masuk dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan.

oleh Winda NelfiraDiterbitkan 16 November 2026, 16:01 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi penduduk yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Usulan tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito mengatakan, pengaturan sanksi dalam RUU Adminduk harus disusun secara proporsional dan tidak berlebihan.

“Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada,” kata Tito.

Tito menjelaskan, kepemilikan IKD saat ini baru mencapai sekitar 11 persen. Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk beralih ke identitas digital secara bertahap.

“Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Tito menilai, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk. Kebijakan tersebut juga dinilai belum sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif.

“Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,” ucap Tito.

Menurut Tito, pemerintah berpandangan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat lebih tepat dilakukan melalui sosialisasi, kemudahan akses, serta penguatan layanan verifikasi identitas.

Selain mengusulkan penghapusan denda bagi penduduk yang tidak membawa KTP elektronik atau IKD, pemerintah juga mencermati rumusan sanksi administratif bagi pegawai atau pejabat penyelenggara administrasi kependudukan.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya