Kazakhstan Bakal Terbitkan Obligasi Digital, Target Kuartal I 2027

Bank Nasional Kazakhstan menyiapkan obligasi tokenisasi bersama Kementerian Keuangan pada 2027. Properti dan logam mulia juga masuk rencana berikutnya.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 16 November 2026, 18:09 WIB
Ilustrasi obligasi (Ilustrasi dibuat Stable Diffusion)

Liputan6.com, Jakarta - Kazakhstan berencana menerbitkan obligasi pemerintah berbasis token atau tokenized government bonds pada kuartal I 2027. Rencana ini akan dijalankan bersama Kementerian Keuangan setelah bank sentral negara tersebut menguji penerbitan surat berharga digital senilai USD 22,3 juta pada November 2026.

Gubernur Bank Nasional Kazakhstan, Timur Suleimenov, menyampaikan rencana tersebut dalam Kongres Ke-14 Finansier Kazakhstan di Almaty, Jumat.

"Ini kemungkinan akan berlangsung pada kuartal pertama tahun depan," kata Suleimenov, seperti dikutip dari Astana Times, Senin (16/11/2026). 

Rencana penerbitan tersebut menyusul penjualan perdana surat berharga berbasis token milik bank sentral pada 9 November 2026. Suleimenov menyebut transaksi itu menjadi uji coba infrastruktur dan pengaturan kelembagaan sebelum mekanisme tersebut diperluas.

Dalam lelang tersebut, bank sentral menerbitkan surat utang diskonto jangka pendek dalam dua bentuk, yakni konvensional dan berbasis token, melalui Bursa Efek Kazakhstan (KASE). Dari total 50 miliar tenge, sebanyak 10 miliar tenge atau sekitar USD 22,3 juta diterbitkan dalam bentuk token.

 

Memperluas Tokenisasi

Surat berharga tersebut diselesaikan pada 11 November, memiliki tenor 91 hari, dan jatuh tempo pada 9 Februari 2027. Imbal hasil rata-rata tertimbangnya mencapai 15,72 persen per tahun.

Kepemilikan surat berharga berbasis token dicatat melalui platform aset keuangan digital KASE. Sementara itu, Central Securities Depository JSC mencatat kepemilikan yang sama dalam registrinya dan KASE Clearing Centre menangani penyelesaian transaksi.

Langkah ini juga diikuti pengetatan pengawasan terhadap perusahaan kripto tanpa izin. Pada Oktober 2026, pengadilan AIFC melarang Coinbase, BingX, dan HTX beroperasi tanpa izin serta memerintahkan Google dan Apple membatasi akses aplikasi mereka.

Sejumlah negara lain turut mengembangkan aset keuangan berbasis token. Bank sentral Malaysia meluncurkan platform obligasi tokenisasi SSDS+, sedangkan Korea Selatan mempersiapkan aturan penerbitan saham dan obligasi dalam bentuk token untuk implementasi pada Februari 2027.

Kazakhstan juga berencana memperluas tokenisasi ke aset dunia nyata atau real-world assets (RWA), termasuk properti, logam mulia, dan sumber daya mineral.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya