Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Indonesia tetap mengikuti standar pajak minimum global atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang ditetapkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia belum berencana menempuh mekanisme side-by-side seperti Amerika Serikat maupun pendekatan yang diusulkan Brasil dan India.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD.
Advertisement
“Sejauh ini, kita akan mengikuti standar OECD, karena kita juga sedang proses aksesi untuk menjadi OECD member,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Bimo menegaskan Indonesia masih konsisten menggunakan model OECD dibandingkan menempuh pendekatan alternatif melalui mekanisme side-by-side.
“Jadi katakanlah model yang tadi disampaikan dari proposal Brasil dan India, kita masih konsisten dengan komitmen kita di model OECD,” katanya.
DJP Punya Jurus Baru Awasi Wajib Pajak
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan strategi behavioral nudging untuk mendeteksi dan mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong agar terhindar dari kewajiban membayar kekurangan pajak. DJP akan menentukan pendekatan penanganan berdasarkan karakteristik dan tingkat kepatuhan masing-masing wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, DJP menggunakan metode Randomized Controlled Trials (RCT) untuk menentukan jenis intervensi yang tepat terhadap kelompok wajib pajak berdasarkan profil risiko dan perilaku kepatuhannya.
“Artinya dari kategorisasi Randomized Controlled Trials, maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak,” ujar Bimo kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Bimo mengatakan, DJP mempertimbangkan kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, hingga riwayat kepatuhan wajib pajak dalam menentukan pendekatan tersebut.
Integrasikan Metode
DJP juga mengintegrasikan metode tersebut dengan Compliance Risk Management (CRM) atau mesin pengelolaan risiko kepatuhan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan wajib pajak.
"Jadi itu garis besarnya Randomized Controlled Trials, disesuaikan dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing wajib pajak terkait dengan fitur-fitur kepatuhan dia masa lalu. Dan juga ada feeding dari engine kami, Compliance Risk Management,” kata Bimo.
Selain pendekatan pengawasan, DJP juga mendorong penguatan kepatuhan perpajakan melalui persyaratan administrasi. Bimo mencontohkan, pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi salah satu persyaratan bagi aparatur sipil negara untuk memperoleh promosi jabatan maupun kenaikan pangkat.
Namun, Bimo belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administrasi (PSA). Ia juga belum merinci pola ketidakpatuhan lain yang akan menjadi sasaran intervensi DJP.