Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari menyoroti penggunaan istilah dalam surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Gibran ternyata menggunakan kata 'berhenti', bukan 'mengundurkan diri', sebagaimana nomenklatur dalam UUD 1945.
Advertisement
Taufik mengatakan, penggunaan istilah tersebut penting untuk memastikan kesesuaian antara surat yang disampaikan Gibran dengan ketentuan konstitusi.
“Nomenklatur di Undang-Undang Dasar itu adalah mangkat, berhenti, dan diberhentikan. Tiga tuh nomenklaturnya,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Menurut Taufik, sebelumnya sempat muncul perdebatan mengenai apakah istilah mengundurkan diri dapat disamakan dengan berhenti sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Namun, perdebatan itu terjawab setelah Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan sebagian isi surat Gibran kepada wartawan.
“Setelah tadi dibacakan suratnya oleh Muzani, dia pakai istilah yang benar, yaitu berhenti. Jadi buat teman-teman media bagus juga kalau kemudian pakai nomenklatur yang tepat, yaitu berhenti,” ujarnya.
“Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti. Baik itu sesuai dengan nomenklatur UUD maupun nomenklatur yang digunakan dalam suratnya dia,” sambungnya.
Makna yang Sama
Meski menekankan penggunaan istilah berhenti, Taufik menjelaskan berhenti dan mengundurkan diri pada dasarnya memiliki makna yang sama dalam konteks jabatan wakil presiden.
Kesimpulan tersebut, kata dia, diperoleh setelah Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR membahas persoalan itu dengan menggunakan sejumlah rujukan.
Salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dari pemaknaan tersebut, Taufik menjelaskan bahwa berhenti merupakan istilah umum, sedangkan mengundurkan diri merupakan bentuk khusus dari berhenti.
“Jadi kita menangkap bahwa berhenti itu adalah genus, sementara spesiesnya adalah mengundurkan diri. Jadi berhenti bisa berhenti dalam berbagai hal, tapi ketika berhenti dalam hal jabatan maka istilahnya adalah mengundurkan diri,” jelasnya.
Selain merujuk KBBI, Taufik mengungkapkan bahwa persoalan penggunaan istilah tersebut pernah menjadi bahan pembahasan ketika perumusan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 pada 2001.
Menurut informasi yang diperolehnya dalam pembahasan di K3, saat itu istilah berhenti dan mengundurkan diri akhirnya dipandang memiliki makna yang sama.
“Kalau kemudian dibedakan berarti masing-masing harus diciptakan mekanismenya. Berhenti mekanismenya nanti seperti apa, mengundurkan diri seperti apa. Nah, oleh karena itu di simpulannya ya sudah kita samakan gitu,” katanya.
Rujukan lainnya adalah Undang-Undang MD3 yang menggunakan istilah mengundurkan diri. Menurut Taufik, istilah tersebut juga dimaksudkan sebagai berhenti dari jabatan.
“Di dalam Undang-Undang MD3 penggunaan istilahnya memang mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri itu dimaksudkan sebagai berhenti sama juga,” ujarnya.
Tidak Ada Konsekuensi Hukum
Dengan tiga rujukan tersebut, Taufik menilai tidak ada persoalan hukum hanya karena penggunaan istilah berhenti dan mengundurkan diri.
Meski demikian, ia tetap menyarankan penggunaan kata berhenti agar sesuai dengan istilah dalam konstitusi dan surat yang disampaikan Gibran.
“Nah jadi tiga hal ini kita mengambil kesimpulan mengundurkan diri dengan berhenti itu adalah sama, jadi enggak ada masalah. Meskipun kalau kita mau konsisten, dan itu sudah dilakukan di suratnya Gibran, dia pakai istilah berhenti,” tegasnya.
Sementara itu, Taufik menjelaskan UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur kapan pernyataan berhenti seorang Wakil Presiden menimbulkan kekosongan jabatan.
Menurut penafsiran hukumnya, surat yang diserahkan Gibran kepada MPR bersifat deklaratoir, sehingga kekosongan jabatan dapat dianggap terjadi sejak surat tersebut disampaikan secara formal.
“Ketika seseorang menyampaikan secara formal surat berhenti kepada lembaga seperti MPR, maka itu sifatnya adalah deklaratoir. Dia secara formil sudah mendeklarasikan dirinya berhenti dari jabatan,” katanya.