Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia dan China bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Bahasan tersebut dikatakan tinggal membahas beberapa detail kecil.
Hal itu diungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Advertisement
"Khusus untuk China, juga kami sedang mendorong agar ada Indonesia-China CEPA secara langsung, karena sekarang kita melalui ASEAN-China Free Trade Agreement 2.0," kata Airlangga di Kantor Bank Indonesia (BI), Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, saat ini, skema ACFTA tersebut sejatinya telah mencakup sekitar 80% dari kerangka perjanjian ekonomi komprehensif tersebut. "Jadi kita tinggal menyelesaikan non-tariff barrier dan yang lain," ujar dia.
Airlangga mengungkap, Presiden Prabowo berharap pembahasan soal kerja sama itu bisa segera selesai. Apalagi, China menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia.
"Harapannya CEPA China bisa kita tandatangani, Bapak Presiden mintanya cepat, tentu ini Pak Dubes, untuk bisa kita percepat nanti supaya kita bisa meningkatkan pasar," ujar dia.
Percepat Perundingan
Sebelumnya, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China sepakat mempercepat persiapan perundingan Indonesia - China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA).
Rencana tersebut menjadi agenda utama pertemuan bilateral antara Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, dan Director General of Department of International Trade and Economic Affairs, Ministry of Commerce RRT (MOFCOM), Chen Chao, di Kantor MOFCOM, Beijing, China, Sabtu, 26 September 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah memperluas akses pasar dan memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pada 2029.
Butuh Kerja Sama Bilateral
Untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan kerja sama bilateral yang kuat, investasi berkualitas, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan mitra-mitra utamanya. Setelah menuntaskan perjanjian dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Eurasia, kini Indonesia menjajaki kemitraan serupa dengan RRT.
RRT merupakan mitra ekonomi utama Indonesia. Sepanjang 2025, RRT menjadi tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan nilai US$ 64,82 miliar atau Rp 1.164 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.970), naik 7,11% dari tahun sebelumnya.
Di sisi investasi, RRT dan Hong Kong sama-sama masuk tiga besar negara asal penanaman modal asing di Indonesia, dengan realisasi masing-masing US$ 7,5 miliar atau Rp 134,7 triliun dan US$ 10,6 miliar atau Rp 190,4 triliun pada 2025.
Jadi Momentum Tepat
Meski begitu, kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bilateral. Selama ini, kerja sama perdagangan Indonesia dan RRT berjalan dalam kerangka regional ASEAN - China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi melalui CEPA. Kami ingin CEPA mengedepankan kerja sama yang saling melengkapi, bukan saling bersaing, sehingga manfaatnya dirasakan kedua belah pihak,” tutur Edi dikutip dari laman ekon.go.id, Selasa (29/9/2026).