Liputan6.com, Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah investigatif atas kericuhan dalam aksi demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026) dini hari di Yogyakarta. Kampus kerakyatan ini berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan menggandeng perguruan tinggi lain untuk menelusuri peristiwa tersebut.
Rencana pembentukan tim disampaikan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, pada Kamis (12/11/2026). Menurutnya, kolaborasi lintas kampus diperlukan agar penelusuran berjalan menyeluruh dan akuntabel.
Advertisement
"Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain," ujar Ova, Kamis (12/11/2026).
Ova yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM menekankan pentingnya penelusuran yang cermat demi mengungkap kronologi dan duduk perkara secara jelas.
"Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Ova.
Tim gabungan dirancang untuk bekerja berbasis temuan lapangan dengan menghimpun keterangan para pihak yang mengetahui kejadian, termasuk pengalaman langsung mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, serta dokumentasi di lokasi.
"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," kata Ova.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menyebut inisiatif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional. Ia menilai perguruan tinggi wajib memastikan perlindungan bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa, sekaligus merawat iklim demokrasi dan hak-hak masyarakat sipil.
"Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus," pungkas Arie.