Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar dalam tiga hari. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dsn Irjen Slamet Uliandi. Ahrie Sonta menjadi orang pertama yang dipecat secara tidak hormat (PTDH).
Advertisement
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan, penanganan perkara tersebut diawali dengan penerbitan Laporan Polisi pada 30 Oktober 2026. Sehari kemudian, polisi memeriksa sejumlah saksi dan menggelar perkara untuk meningkatkan status penanganan ke tahap penyidikan.
Pada 1 November 2026, perkara dinaikan menjadi tahap penyidikan. Di hari yang sama, penyidik menetapkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai tersangka.
"Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan enam saksi, penyitaan barang bukti, serta gelar perkara penetapan tersangka AS dan EH yang dilanjutkan dengan penangkapan AS. Pada 2 November 2026, dilakukan penahanan AS dan pemeriksaan terhadap EH.
Pada 3 November 2026, penyidik memeriksa tersangka Eko Hadi. Pemeriksaan tersebut kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka. Di hari yang sama, Polri memutuskan mengumumkan pengungkapan kasus tersebut ke publik.
Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Listyo Sigit. Selain itu, penyidik memeriksa empat saksi dari pihak provider dan vendor.
Selanjutnya, pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian penggeledahan di kediaman Listyo Sigit, serta gelar perkara untuk penetapan tersangka Slamet Uliandi. Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta.
Pada 6 November 2026, penyidik berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta memeriksa enam saksi dari personel bagian monitoring. Sehari kemudian, penyidik kembali memeriksa Ahrie Sonta dan Eko Hadi.
Selanjutnya, pada 8 November 2026, penyidik melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkara tersebut. Sehari kemudian, penyidik memeriksa saksi BM dan F, serta tiga saksi lainnya. Pada 10 November 2026, penyidik memeriksa dua saksi dan Listyo.
"Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Dari total saksi, 24 orang merupakan personel internal Polri, tiga berasal dari perusahaan telekomunikasi Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu lainnya dari pihak vendor sistem penyadapan.
Sementara itu, enam ahli yang telah diperiksa terdiri atas dua ahli di bidang ITE dan empat ahli pidana.
Barang Bukti
Adapun barang bukti yang telah disita oleh penyidik antara lain 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Suyudi mengatakan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," tegas Suyudi.