Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah dugaan operasi ilegal yang disebut berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan tindakan tersebut meliputi penyebaran data pribadi atau doxing, pemantauan dan pemprofilan ilegal, hingga penggalangan massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.
Advertisement
Hal itu disampaikan Habiburokhman saat membuka rapat kerja khusus Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajarannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut Habiburokhman, informasi yang diterima Komisi III menunjukkan dugaan penyadapan ilegal bukan satu-satunya tindakan yang perlu diusut kepolisian.
“Terlebih lagi, kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal,” kata Habiburokhman dalam rapat.
Ia juga menyebut dugaan doxing, kriminalisasi, hingga penggunaan proses hukum sebagai alat untuk kepentingan politik atau lawfare.
Selain itu, Habiburokhman menyoroti informasi mengenai dugaan operasi pembentukan opini di media sosial untuk memengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah.
Ia juga menyebut adanya dugaan penggalangan masyarakat untuk menggelar aksi yang bertujuan menyabotase kebijakan pemerintah. Informasi lain yang diterima Komisi III berkaitan dengan dugaan penggalangan dana melalui aktivitas bisnis ilegal.
Polisi Harus Telusuri Semua Operasi Ilegal
Habiburokhman meminta kepolisian menelusuri seluruh informasi tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan berbagai kegiatan lainnya.
Ia menilai rangkaian tindakan yang dituduhkan itu merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan kepala negara dan jalannya pemerintahan.
“Rangkaian perbuatan tersebut secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegasnya.
Komisi III DPR juga mendesak agar seluruh perangkat yang diduga digunakan untuk pengawasan ilegal segera dihentikan pengoperasiannya.
Selain itu, data hasil penyadapan diminta diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan untuk intimidasi maupun manipulasi politik.
“Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh perangkat pengawasan ilegal ini dihentikan seketika dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen,” ujar Habiburokhman.