DPR Jadwalkan Paripurna, Usulan HMP terhadap Gibran Diteruskan

DPR menjadwalkan Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran akan diteruskan dalam rapat tersebut.

oleh Winda NelfiraDiterbitkan 12 November 2026, 01:13 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco berbicara mengenai RUU Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/ Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR berencana menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Namun, dia mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Dasco mengatakan, hingga Rabu malam, undangan resmi rapat paripurna belum disebarkan. Dia juga belum memeriksa agenda karena tidak menjalankan kegiatan di DPR pada hari itu.

"Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco usai menghadiri acara HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.

Dia menyarankan agar agenda rapat paripurna ditanyakan kepada pimpinan DPR lainnya yang mengikuti perkembangan pembahasan di parlemen.

"Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini," ujarnya.

Meski mengaku belum mengetahui secara rinci agenda rapat, Dasco menyebut partai-partai politik di DPR tengah mengikuti dinamika politik yang berkembang.

 

120 Anggota DPR Usulkan HMP Gibran

Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel mengajukan nama anggotanya sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Wakil Ketua DPR Saan Mustofa. (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Saan menyebut sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Usulan itu merupakan bagian dari proses politik yang digulirkan sejumlah anggota DPR karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menurut Saan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga usulan akan diteruskan melalui rapat pimpinan DPR dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya