Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan langsung majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk mengadili mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemilihan majelis hakim ini untuk menyidangkan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Sidang Komisi Kode Etik digelar terhadap personel kepolisian berstatus anggota aktif, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Slamet Uliandi dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Advertisement
"Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh bapak kapolri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kepada wartawan dikutip Rabu (11/11/2026).
Selain susunan majelis hakim sidang ditentukan Kapolri Suyudi, Johnny menjamin tidak ada perlakuan istimewa terhadap Listyo Sigit maupun perwira tinggi polisi lain terlibat kasus penyadapan selama proses persidangan. Dia menegaskan, Polri memiliki prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan persidangan.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujar dia.
Ahrie Sonta Jenderal Pertama Dipecat
Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) menjadi perwira tinggi pertama dipecat dari Kepolisian terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pemecatan itu dilakukan majelis hakim dalam sidang etik digelar pada Selasa (10/11/2026).
"Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri," ujar dia.
Selain dipecat, Johnny mengatakan bahwa perbuatan dilakukan Ahrie Sonta merupakan tindakan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela," ujar Johnny.
Sebagai informasi, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga tersangka lainnya terdiri atas Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang -Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.