Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan MPR mengaku belum menerima surat kaitan langkah hak menyatakan pendapat (HMP) DPR terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan posisi MPR.
“Ya belum ada lah. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Advertisement
Bambang menjelaskan, persoalan HMP saat ini masih berada dalam ranah DPR. Karena itu, ia belum bersedia memberikan penilaian lebih jauh dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR.
“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.
Suara PDIP Sikap Organisasi
Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan resmi organisasi, bukan sikap pribadi anggota dewan.
“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya.
Menurut Bambang, keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk memastikan seluruh anggota berada dalam satu sikap politik. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak boleh ditafsirkan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap pihak tertentu.
“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang mensolidkan,” katanya.
Bambang juga enggan mengomentari respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisatoris fraksi.
“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.
Rencana Gibran ke PTUN
Sementara itu, Bambang memilih tidak memberikan komentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya.
Ia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat pribadi yang bersifat spekulatif, sementara dirinya memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan MPR.
“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.
Bambang menegaskan, setiap pernyataan pimpinan MPR harus berpijak pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan penilaian pribadi.