Liputan6.com, Washington, DC - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) pada Selasa (10/11/2026) menggagalkan upaya pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Upaya pencopotan tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan yang diambil Hegseth selama memimpin Pentagon, terutama penanganannya terhadap perang Iran.
Pemungutan suara berlangsung ketika Partai Republik masih menghadapi dampak kekalahan besar dalam pemilu sela. Sejumlah anggota partai menyalahkan perang di Iran dan lonjakan harga bahan bakar akibat konflik tersebut sebagai penyebab kekalahan mereka.
Advertisement
Namun, setelah Presiden Donald Trump menyatakan dukungan kuat kepada Hegseth, mayoritas anggota DPR dari Partai Republik memilih membela sang menteri. Mereka berhasil menghambat proses pemakzulan melalui pemungutan suara yang sebagian besar mengikuti garis partai.
Upaya pemakzulan itu justru diprakarsai anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, dengan dukungan Partai Demokrat.
Massie menuding Hegseth secara sadar menjalankan perintah yang melanggar hukum, termasuk dalam operasi militer AS terhadap Iran. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari delapan dasar pemakzulan yang diajukannya.
Meski gagal dalam pemungutan suara pada Selasa, upaya pemakzulan Hegseth kemungkinan hanya tertunda. Partai Demokrat dijadwalkan mengambil alih kendali DPR dan Senat pada Januari 2027, sehingga berpeluang kembali mendorong proses tersebut.
Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, yang diperkirakan menjadi ketua DPR berikutnya ketika partainya mengambil alih kendali, menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan Hegseth.
Menurut Jeffries, Hegseth telah "menyalahgunakan kekuasaannya" dan "merusak keamanan nasional AS".
Dukungan serupa disampaikan pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer.
Sementara itu, Hegseth mengecam upaya pemakzulan tersebut dalam konferensi pers pada Selasa.
Ia menggambarkan Massie sebagai anggota parlemen yang bertindak semaunya sendiri. Hegseth pun membantah telah melakukan pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar pemberhentiannya melalui proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS.
Menurut Hegseth, upaya pemakzulan itu justru menyerang personel militer AS beserta keberhasilan operasi mereka. Ia menilai langkah tersebut melemahkan pasukan AS yang tengah menjalankan tugas.
"Ini bukan patriotisme," kata Hegseth. "Ini sabotase."
Resolusi pemakzulan Massie sebagian besar berfokus pada perang Iran, tetapi juga mencakup peran Hegseth dalam pelaksanaan operasi militer AS di Yaman dan Venezuela.
Massie sendiri akan meninggalkan Kongres pada Januari setelah kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik dari kandidat yang didukung Trump.
Konferensi Pers Pertama Setelah Enam Bulan
Pada Selasa pagi, Hegseth menggelar konferensi pers di Pentagon untuk pertama kalinya dalam enam bulan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, ia dengan tegas membela kepemimpinannya atas militer AS melalui pernyataan yang sarat muatan politik.
Hegseth menanggapi meningkatnya kritik dari anggota Partai Republik maupun Demokrat terhadap strategi militer AS di medan perang.
Namun, ia hanya memberikan sedikit penjelasan mengenai operasi militer yang dilakukan secara berkala terhadap Iran maupun serangan mematikan terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba di Amerika Latin.
Menurut Hegseth, resolusi pemakzulan tersebut justru mengirimkan pesan yang keliru kepada pihak-pihak yang memusuhi AS.
"Resolusi ini memberi tahu musuh-musuh kita—Iran, kartel narkoba, dan setiap pihak yang memusuhi kita serta sedang mengamati—bahwa AS justru akan menghukum prajurit dan pemimpin sipilnya sendiri karena berhasil melaksanakan operasi militer yang sah," ujar Hegseth.
Trump memuji kinerja Hegseth saat konferensi pers tersebut berlangsung melalui sebuah unggahan di media sosial.
Wakil Presiden JD Vance mengecam upaya pemakzulan melalui unggahannya sendiri. Ia menyebutnya sebagai "pertunjukan konyol yang menggantikan kerja nyata dalam perumusan kebijakan".
Setelah DPR menggagalkan upaya pemakzulan pada Selasa, Trump kembali menyampaikan dukungannya kepada Hegseth.
Melalui media sosial, Trump merayakan hasil pemungutan suara tersebut dan menganggapnya sebagai pembuktian bahwa Hegseth, yang ia sebut sebagai "Patriot AS yang Hebat", tidak bersalah.
Upaya Pemakzulan Gagal Meraih Dukungan
Massie secara resmi mengajukan resolusi pemakzulan Hegseth ke DPR pada Senin (9/11), bertepatan dengan kembalinya para anggota parlemen ke Washington.
Sehari kemudian, DPR menggelar pemungutan suara atas sebuah mosi prosedural untuk mengembalikan resolusi tersebut ke komite. Langkah itu bertujuan menghentikan proses pemakzulan yang didorong Massie.
Mosi tersebut disetujui dengan perolehan 211 suara berbanding 204. Sejumlah anggota Partai Demokrat tidak hadir dalam pemungutan suara.
Dengan hasil tersebut, resolusi pemakzulan dikembalikan ke komite sehingga tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Pemungutan suara itu bukanlah keputusan mengenai bersalah atau tidaknya Hegseth atas tuduhan yang diajukan.
Resolusi Massie memuat delapan tuduhan yang berkaitan dengan tindakan militer AS maupun perubahan kebijakan selama Hegseth menjabat sebagai menteri pertahanan.
Salah satu tuduhan menyoroti laporan pengurangan jumlah staf dan sumber daya pada sebuah unit Pentagon yang bertugas meminimalkan dampak operasi militer terhadap warga sipil.
Pengurangan tersebut terjadi sebelum sebuah rudal AS menghantam sekolah dasar di Iran selama perang berlangsung. Serangan itu menewaskan hingga 168 orang.
Massie mempersoalkan pula keterlibatan militer AS dalam perang Iran yang menurutnya telah melampaui batas waktu yang diperbolehkan tanpa persetujuan Kongres.
Dalam unggahan media sosial pada Selasa, ia menegaskan bahwa undang-undang mengharuskan militer AS menghentikan keterlibatannya dalam pertempuran apabila Kongres tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tertentu.
"Undang-undang mewajibkan militer kita menarik diri dari pertempuran dalam waktu 60 hari jika Kongres tidak memberikan persetujuan atas kegiatan tersebut," tulis Massie.
"Perang Iran telah berlangsung selama 256 hari. Kongres belum memberikan persetujuan. Hegseth melanggar hukum."
Tuduhan lainnya berkaitan dengan upaya Hegseth menjatuhkan sanksi kepada Senator Partai Demokrat Mark Kelly, seorang pensiunan pilot Angkatan Laut AS.
Kelly sebelumnya berpartisipasi dalam sebuah video yang menyerukan kepada personel militer agar menolak perintah yang melanggar hukum.
Massie turut mempersoalkan serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba di Amerika Latin, termasuk tidak dilakukannya upaya penyelamatan terhadap orang-orang yang masih hidup setelah serangan.
Menurut Massie, tindakan tersebut berisiko mendorong pihak-pihak yang memusuhi AS untuk memperlakukan pasukan AS dengan cara serupa.
Perdebatan mengenai tuduhan terhadap Hegseth juga berkaitan dengan ketentuan pemakzulan dalam Konstitusi AS.
Konstitusi menggunakan istilah high crimes and misdemeanors untuk menyebut kategori pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Namun, konstitusi tidak merinci secara khusus tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut.
Karena itu, para anggota parlemen memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tindakan seorang pejabat memenuhi kriteria pemakzulan.
Hegseth membantah bahwa persoalan yang diangkat Massie dapat dijadikan dasar untuk memberhentikannya.
Menurutnya, tuduhan tersebut hanya mencerminkan perbedaan pandangan mengenai kebijakan, bukan pelanggaran yang memenuhi syarat konstitusional untuk pemakzulan.
"Itu adalah perbedaan pendapat mengenai kebijakan, bukan kejahatan berat, bukan pelanggaran, bukan pengkhianatan, bukan penyuapan, dan bukan jenis pelanggaran yang dimaksud para perumus konstitusi ketika menyusun ketentuan pemakzulan," kata Hegseth.
Ketua DPR AS Mike Johnson turut mengecam langkah Massie dengan menyebutnya sebagai "manuver politik untuk mencari perhatian".
Johnson juga memperkirakan Partai Republik akan berhasil menggagalkan upaya pemakzulan tersebut dengan satu atau lain cara.
Menjelang pemungutan suara, sejumlah anggota Partai Republik sebenarnya turut mengkritik kinerja Hegseth. Namun, mereka menilai tindakan sang menteri tidak memenuhi kriteria pelanggaran yang dapat dijadikan dasar pemakzulan.
Salah satunya adalah anggota DPR dari Nebraska, Don Bacon, politikus Partai Republik yang akan pensiun setelah tahun ini.
Bacon mengakui memiliki sejumlah kritik terhadap Hegseth, tetapi tidak sependapat dengan dasar pemakzulan yang diajukan Massie.
"Saya tidak sependapat dengan dasar pemakzulan itu, meskipun saya mengkritik sang menteri," ujar Bacon.
"Ada banyak hal lain yang menurut saya merupakan kegagalan sang menteri. Kita mengendalikan agenda. Seharusnya kita menggelar dengar pendapat."
Bukan Kali Pertama Pejabat Kabinet AS Menghadapi Pemakzulan
Dalam menanggapi resolusi Massie, Hegseth menyinggung sejarah panjang pemerintahan AS.
Menurutnya, sepanjang 250 tahun sejarah negara tersebut, belum pernah ada menteri pertahanan yang dimakzulkan "karena menjalankan operasi militer yang sah".
Namun, upaya pemakzulan terhadap pejabat setingkat menteri bukanlah hal yang belum pernah terjadi di AS.
Pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dimakzulkan oleh DPR yang saat itu dikuasai Partai Republik terkait penanganannya terhadap situasi di perbatasan AS-Meksiko.
Meski demikian, Senat kemudian menggugurkan seluruh dakwaan pemakzulan terhadap Mayorkas. Keputusan itu mengakhiri proses persidangannya bahkan sebelum penyampaian argumentasi dimulai.
Mayorkas sendiri tidak hadir untuk memberikan kesaksian dalam proses pemakzulan tersebut.
Ia menyalahkan Kongres atas krisis di perbatasan karena dinilai gagal memperbarui undang-undang imigrasi ketika dunia tengah menghadapi peningkatan migrasi internasional.
Pada April 2024, Chuck Schumer, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin mayoritas Senat, menyatakan bahwa tuduhan Partai Republik terhadap Mayorkas tidak memenuhi standar tinggi pelanggaran berat sebagaimana disyaratkan konstitusi.
Schumer memperingatkan bahwa pemakzulan tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya.
Sebelum Mayorkas, tidak pernah ada menteri kabinet AS yang masih menjabat ketika dimakzulkan. Kasus pemakzulan pejabat kabinet sebelumnya terjadi hampir 150 tahun lebih awal, yakni pada masa pemerintahan Presiden Ulysses S. Grant.
Saat itu, Menteri Perang William Belknap menghadapi tuduhan keterlibatan dalam skema penerimaan imbalan ilegal terkait kontrak pemerintah.
Belknap mengundurkan diri sebelum DPR menggelar pemungutan suara. Meski demikian, DPR tetap melanjutkan proses tersebut dan memutuskan untuk memakzulkannya.
Trump Tegaskan Dukungan kepada Hegseth
Trump menyatakan dukungan kuat kepada Hegseth setelah Massie mengajukan resolusi pemakzulan.
Presiden AS tersebut menyoroti keberhasilan operasi militer pada Januari yang menangkap Nicolas Maduro, yang ketika itu menjabat sebagai presiden Venezuela.
Trump memuji operasi militer AS terhadap Iran. Ia mengklaim serangan AS telah "menghancurkan" angkatan laut dan angkatan udara Iran.
Melalui unggahan di Truth Social pada Selasa, Trump kembali menyerang Massie sembari memberikan pujian kepada Hegseth.
"Pete Hegseth mendapat nilai A PLUS, PLUS, PLUS atas pembelaannya terhadap Thomas Massie, mantan anggota Kongres yang tidak puas, pemarah, kalah, dan seorang PECUNDANG TOTAL!" tulis Trump.
Namun, terlepas dari klaim keberhasilan militer AS yang disampaikan Trump, Iran masih mampu melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah.
Iran juga membatasi aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sebagai bagian dari respons terhadap serangan AS dan Israel yang memicu perang pada 28 Februari. Konflik yang telah berlangsung lebih dari delapan bulan tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.