Liputan6.com, Jakarta - Irjen Pol Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), setelah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan permohonan banding.
"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Advertisement
Johnny menambahkan, pengajuan banding tersebut nantinya akan diperiksa melalui mekanisme yang ada oleh Komisi pada tingkat banding.
"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," sambungnya.
Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol Rudy Darmoko dan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu. Sementara itu, terdapat tiga Anggota Komisi, yaitu Irjen Pol M Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.
Persidangan berlangsung selama delapan jam, dari pukul 09.00 WIB - 20.10 WIB.
Dalam fakta persidangan, Ahrie Sonta diduga melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, yakni mengakses perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan ilegal.
Atas dugaan perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan, serta Pasal 8 huruf c angka 1 terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.
Selain itu, AS juga disangkakan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait etika kelembagaan.