Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengeluarkan somasi melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita hoaks.
Somasi terbuka itu dilayangkan kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra karena telah menyebarluaskan informasi dan konten menyebutkan Bahlil terlibat dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto serta bertemu 3 jam sebelum sejumlah jenderal polisi ditangkap.
Advertisement
Semula, Said Didu dan Sri Radjasa Chandra bakal langsung dilaporkan ke polisi. Namun, Juru Bicara (Jubir) Tim Kuasa Hukum Derek Loupatty menjelaskan Bahlil terlebih dahulu membuat surat somasi terbuka.
"Skenario awalnya kita langsung LP. Tetapi sebagai penerima kuasa, kita juga mempertimbangkan masukan dari klien kami (Bahlil) memberi kuasa bahwa beliau sudah menyampaikan statement pers secara terbuka akan melakukan somasi selama 3 hari. Beliau menunjuk tim hukum Bakumham untuk melakukan somasi," ujar Derek dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Oleh karena itu, lanjut dia, skenario pelaporan ke polisi ditunda lantaran Bahlil terlebih menyampaikan somasi terbuka kepada keduanya.
"Makanya skenario itu adalah skenario dengan atas arahan ketua umum sebagai klien kami untuk menyampaikan dulu somasi, baru tahapan langkah berikut kalau tidak diindahkan, akan kami langsung melakukan laporan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Derek.
Dia mengingatkan, ini merupakan konstitusi partai sebab menyerang harkat dan martabat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sehingga wajib dibela oleh institusi.
"Kami juga apabila tidak ada proses permintaan maaf setelah kami melakukan instruksi ini Bakumham akan menginstruksikan kepada seluruh DPP Partai Golkar baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk mengawal ini dengan memberikan hukuman kepada kepolisian sesuai tempatnya masing-masing. Jadi ada tahap lanjut apabila tidak dilaksanakan secara terbuka," terang Derek.
Mandataris Munas
Kemudian, terkait dampak video yang sudah tersebar luas dan sulitnya mengendalikan netizen, Derek mengatakan semua wewenang ada pada Bahlil.
"Kami sampaikan bahwa kita memahami ada dampaknya. Tapi dalam proses tahapan kita tidak bisa sebagai penerima kuasa tidak bisa lari dari arahan pemberi kuasa klien kami. Kita kembalikan nanti kepada klien kami sesuai dengan kuasa yang diberikan," kata dia.
Derek menegaskan, pada prinsipnya Partai Golkar dalam mengambil sikap dan keputusan karena Ketua Umum ini mandataris partai dan penyerangan tersebut pada dua posisi, baik pribadinya dan ketua umum partai.
"Kita kembalikan kepada ketua umum sebagai mandataris munas. Karena Golkar hari ini berbeda, di mana, pasal 27 dalam anggaran dasar itu Ketua Umum Partai Golkar adalah mandataris munas," ucap dia.
"Karena mandataris munas dapat memberikan keputusan apapun tanpa harus meminta persetujuan dari pembantu-pembantu ketua umum itu kepengurusan DPP. Karena beda, Ketua Umum sebagai Ketua Umum DPP dalam kapasitas penyelenggaraan partai dengan Ketua Umum sebagai mandataris munas," sambung Derek.
Dia pun kembali menegaskan, lamanya somasi terbuka dalam jangka waktu 3x24 jam untuk Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
"Jika 3 hari ke depan ini Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra tidak melakukan permohonan maaf ataupun minta maaf, maka kami, ya, 3 hari ke depan akan melakukan upaya hukum, dengan tetap berkoordinasi dengan klien kami, Bapak Bahlil Lahadalia selaku ketua umum," tutup Derek.