Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memastikan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri akan berlanjut. Namun, pemerintah belum menetapkan besaran tambahan alokasi gas maupun volume gas yang akan diberikan kepada sektor industri.
Sarmuji mengatakan, Kementerian Perindustrian masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas kelanjutan kebijakan tersebut.
Advertisement
“HGBT, kalau berlanjut pasti berlanjut. Cuma berapanya kita belum tahu,” kata Sarmuji di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip Selasa, (10/11/2026).
Dia menegaskan, pembahasan mengenai besaran HGBT masih memerlukan koordinasi antarkementerian. Kementerian Perindustrian akan membahas persoalan tersebut bersama Kementerian ESDM sebelum pemerintah menetapkan besaran alokasi gas berikutnya.
“Nanti kita koordinasi dengan ESDM,” ujarnya.
Harga Gas Industri Dikeluhkan Pengusaha, Menperin Buka Suara
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji buka suara perihal harga gas industri yang dipermasalahkan pengusaha.
Dia menegaskan, penyelesaian persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu (HGBT) membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antarkementerian.
Ia berharap koordinasi antarkementerian dapat berjalan baik sehingga persoalan gas untuk industri dapat diurai bersama, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan.
"Karena urusan gas ini kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku, terutama bagi industri. Kalau koordinasinya enak, persamaan persepsinya ada, terus barangnya memang ada, ya insyaallah itu bisa kita urai sama-sama nanti," ujar Sarmuji melansir Antara di Tangerang, Rabu (14/10/2026).
Sarmuji menegaskan penyelesaian persoalan HGBT tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas persoalan gas industri secara bersama-sama, termasuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan gas sebagai salah satu penunjang kegiatan produksi sektor industri.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.