Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengungkapkan, Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Data tersebut merupakan hasil sinkronisasi penegakan hukum yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Advertisement
"Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare," kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Turut hadir Kepala BNPB, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Teritorial TNI, Sekretaris Utama BIN, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, serta perwakilan Kejaksaan Agung.
Dudung menjelaskan, rapat membahas hasil evaluasi perizinan, pemanfaatan hutan, dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebagai tindak lanjut penanganan karhutla tahun 2026.
Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk memastikan perusahaan pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menjalankan kewajibannya dalam mencegah dan menanggulangi karhutla.
Pemerintah juga mengevaluasi kepatuhan perusahaan, efektivitas pengawasan, serta tindak lanjut penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
"Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, mencegah kebakaran serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," papar dia.
32 Subjek Hukum Dikenai Sanksi Administratif
Selain proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan Polri, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum.
Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
"Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas," tutur Dudung.
Dudung menilai, data tersebut menunjukkan proses penegakan hukum terus berjalan. Namun, dia mengingatkan bahwa kepatuhan dan tanggung jawab dalam pengelolaan lahan harus terus diperkuat.
"Sekali lagi saya menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak. Hak dan perizinan tersebut diberikan negara dengan kewajiban yang harus dipenuhi," kata dia.
Dudung menegaskan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan, pencabutan, hingga tidak memperpanjang izin.
"Untuk itu, saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan," terang dia.
Dia juga menegaskan tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran maupun perlakuan istimewa kepada korporasi.
"Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga Karhutla tidak terus berulang setiap tahun," ucap dia.
Hasil Rapat Dilaporkan kepada Prabowo
Dudung mengatakan, seluruh hasil rapat koordinasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
"Namun demikian pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Seluruh proses harus berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan," terang dia.
Di sisi lain, Dudung mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan kebakaran tidak kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengabaian tanggung jawab.
Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi nasional, mengoptimalkan pencegahan, meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin, serta menegakkan hukum secara adil dan konsisten.
"Keselamatan seluruh petugas di lapangan juga harus menjadi prioritas dalam setiap operasi. Dan pesan saya jelas, bahwa pengelolaan lahan adalah hak yang disertai kewajiban," ucap dia.
"Kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat," jelas Dudung.