Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus memacu penguatan program hilirisasi sawit rakyat melalui pembangunan pabrik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) hingga fasilitas pengolahan minyak goreng yang dikelola langsung oleh koperasi.
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengerek nilai tambah komoditas sawit di tingkat petani sekaligus memangkas panjangnya rantai distribusi nasional.
Advertisement
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa pemerintah mendorong koperasi yang mengelola lahan sawit seluas 5.000 hingga 9.000 hektare untuk mampu mendirikan fasilitas pengolahan CPO secara mandiri.
Pasca-peresmian pabrik CPO milik koperasi pertama di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kemenkop berencana menambah enam pabrik serupa guna memperluas kapasitas pengolahan sawit hasil panen rakyat.
Ferry meyakini ekspansi fasilitas ini akan menjadi landasan kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni pembangunan kilang (refinery) minyak goreng milik koperasi pada tahun depan.
“Mudah-mudahan tahun depan kalau sudah ada 10 atau belasan pabrik CPO milik koperasi, kita akan bangun refinery minyak goreng,” ujar Ferry dalam acara Forum Ekonomi Politik di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Distribusi Langsung Lewat KDKMP
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa produk minyak goreng hasil olahan fasilitas koperasi nantinya akan langsung disalurkan kepada masyarakat melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Melalui skema terintegrasi ini, koperasi tidak hanya bertindak sebagai pengolah hasil perkebunan, tetapi juga memegang kendali atas rantai pasok hingga ke tangan konsumen akhir.
Selama ini, KDKMP diproyeksikan menjalankan beragam peran strategis, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hingga penyaluran barang bersubsidi. Beberapa komoditas yang didistribusikan meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia, hingga LPG 3 kilogram dari Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, jaringan koperasi desa ini disiapkan menjadi penyerah hasil (off-taker) produk pertanian dan perkebunan lokal. Kehadiran KDKMP sebagai pembeli siaga diharapkan membuka akses pasar yang lebih adil bagi petani, sekaligus memutus ketergantungan pada tengkulak dan praktik ijon.