Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membentuk enam desk investasi di sejumlah daerah untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Lokasinya yakni Batam, Kepulauan Riau; Denpasar, Bali; Medan, Sumatera Utara; Semarang, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Advertisement
Ini diungkapkan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. “Desk investasi ini adalah program perpanjangan tangan kami di daerah untuk melakukan penguraian terhadap berbagai macam hambatan yang berkaitan dengan iklim investasi,” ujar dia dilansir dari Antara, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk desk investasi di Batam dan Denpasar. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi dan memperkuat koordinasi pelayanan perizinan di kedua wilayah.
"Dan memang efektivitas desk investasi yang kami lakukan ini sangat signifikan. Di Kota Batam saat ini (percepatan realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat," kata Todotua.
Melalui program tersebut, Todotua menyebut pemerintah ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan investasi.
Di Sumatera Utara, desk investasi berkantor di kawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan untuk mempermudah koordinasi pelayanan dan penyelesaian kendala investasi.
Menurut Todotua, desk investasi juga berfungsi mengoptimalkan konsolidasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang melibatkan 38 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
“Sehingga kami turun, harapannya Sumatera Utara ini kita bisa melaksanakan konsolidasi pelayanan perizinan yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga persoalan-persoalan bottlenecking investasi yang ada di Sumatera Utara itu kita bisa urai dan bisa kita lakukan dengan cepat,” ujarnya.
Bantu Pemetaan Investasi Daerah
Todotua menambahkan, desk investasi juga akan membantu memetakan potensi investasi daerah agar koordinasi antara investor, calon investor, pelaku usaha, dan pemerintah daerah berjalan lebih efektif.
“Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha,” katanya.
Melalui pembentukan desk investasi, pemerintah berharap hambatan investasi dapat diselesaikan lebih cepat sehingga realisasi investasi di daerah meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.