Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan penagih utang atau debt collector tidak bisa menarik kendaraan penunggak seenaknya. Eksekusi harus sesuai hukum.
Dia menjelaskan, persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Namun, masalah tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila proses penagihan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.
Advertisement
"Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Eddy, penyelesaian persoalan pembiayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan ketika konflik sudah terjadi. Pencegahan justru harus dimulai sejak awal, termasuk saat perusahaan pembiayaan melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan calon debitur sebelum perjanjian ditandatangani.
Perusahaan pembiayaan perlu memastikan kemampuan dan kelayakan debitur. Sehingga tidak muncul persoalan yang berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Eddy juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan. Penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Selain itu, pihak penagih harus memiliki legalitas dan sertifikasi serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Sertifikat Jaminan Fidusia
Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, Henry Sulaiman, menjelaskan jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Melalui jaminan fidusia, kendaraan tetap dapat dikuasai dan digunakan debitur. Sementara hak atas objek tersebut dijadikan jaminan atas kewajiban pembiayaan.
"Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia," tutur Henry.
Ia menjelaskan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, termasuk memperhatikan hak dan perlindungan debitur.
Dengan begitu, tambah Henry, terdapat prosedur dan batasan hukum yang harus dipatuhi.
Dia menambahkan, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Maka dari itu, ia menambahkan keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak penagih untuk mengambil kendaraan secara paksa tanpa memperhatikan prosedur hukum.
Selain memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan eksekusi, Ditjen AHU juga terus melakukan pembenahan layanan administrasi jaminan fidusia melalui FIDEX (Fiduciary Excellence).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
Salah satu pengembangan dalam FIDEX berupa penyediaan layanan jaminan fidusia berbasis Application Programming Interface (API) bagi korporasi dengan volume transaksi tinggi.
Melalui mekanisme itu, perusahaan pembiayaan dapat mengakses layanan secara langsung melalui sistem yang mereka gunakan. Pengembangan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menjaga stabilitas akses bagi notaris, perseorangan, dan pengguna lainnya.
Pengembangan FIDEX juga diharapkan dapat mendorong tertib administrasi jaminan fidusia sehingga kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak semakin kuat.
Dengan demikian, pembenahan layanan administrasi dan penguatan pemahaman mengenai pelaksanaan eksekusi menjadi bagian dari upaya Ditjen AHU untuk mendukung penyelenggaraan jaminan fidusia yang lebih baik.