Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan yang melanggar ketentuan kerja lembur dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 117, pemerintah mengatur konsekuensi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 116.
Advertisement
Persyaratan tersebut mencakup adanya persetujuan pekerja yang bersangkutan, perintah lembur dari pemberi kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital, serta batas waktu lembur maksimal empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.
Apabila ketentuan tersebut dilanggar, perusahaan dapat dikenai empat jenis sanksi administratif.
Pertama, peringatan tertulis. Kedua, denda administratif. Ketiga, pembatasan kegiatan usaha. Keempat, pencabutan perizinan berusaha.
Dengan demikian, pelanggaran aturan lembur tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembayaran upah kepada pekerja, tetapi juga dapat berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan.
Meski demikian, UU tersebut menyebutkan tata cara pengenaan sanksi administratif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Ketentuan ini menjadi pengingat bagi perusahaan agar memperhatikan prosedur sebelum memberlakukan kerja lembur. Persetujuan pekerja, perintah tertulis, dan batas waktu kerja menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.