Liputan6.com, Jakarta - Masalah kerja lembur menjadi salah satu materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan terbaru ini, perusahaan wajib mendapatkan persetujuan pekerja sebelum mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja normal.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 116. Selain persetujuan pekerja, perusahaan juga harus memberikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.
Advertisement
UU ini menetapkan batas waktu lembur paling lama empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Namun, batas tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Perusahaan juga wajib membayar upah lembur kepada pekerja yang menjalankan pekerjaan di luar waktu kerja normal.
Dalam Pasal 116 ayat (2), diatur bahwa jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar dua kali upah sejam.
Adapun perhitungan upah satu jam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.
Sebagai gambaran, jika upah pokok dan tunjangan tetap seorang pekerja sebesar Rp 5 juta per bulan, upah per jam yang menjadi dasar perhitungan lembur adalah sekitar Rp 28.902.
Dengan demikian, pembayaran untuk jam lembur pertama sekitar Rp 43.353, sedangkan setiap jam berikutnya sekitar Rp 57.803.
UU tersebut juga menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan pembayaran upah lembur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Aturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan lembur tidak hanya menjadi keputusan perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan persetujuan pekerja dan kewajiban pembayaran upah.