Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti tantangan demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Menurut dia, kemajuan teknologi informasi, termasuk algoritma dan kecerdasan buatan (AI), dapat memengaruhi persepsi publik sehingga perlu mendapat perhatian dalam kehidupan demokrasi.
Hal itu disampaikan Puan saat memberikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Advertisement
Dalam forum yang mengusung tema 'Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia' tersebut, Puan menilai Indonesia menghadapi tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks.
Dia mengatakan, demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari aspek politik. Konsentrasi kekuatan ekonomi juga dapat memengaruhi proses politik dan berpotensi menggeser kepentingan masyarakat luas.
“Kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, dan selanjutnya kekuatan politik tersebut dapat dipakai untuk kepentingan kalangan tertentu,” tutur Puan.
“Oleh karena itu, demokrasi politik tidak akan pernah sepenuhnya substantif apabila kekuasaan ekonomi terkonsentrasi dan menjadi pihak yang lebih menentukan daripada suara rakyat banyak,” imbuhnya.
Puan juga mengingatkan kemajuan teknologi digital tidak serta-merta membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih demokratis. Menurut dia, perlu ada perhatian terhadap pihak-pihak yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, hingga infrastruktur digital.
“Kita harus bertanya: siapa yang menguasai data, algoritma, platform, kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital yang semakin menentukan persepsi dan arah kehidupan masyarakat?” kata Puan.
“Siapa yang memperoleh manfaat ekonominya? Siapa yang dapat mengawasi keputusan algoritmanya? Siapa yang dapat mengarahkan nilai baik dan buruk?” sambungnya.
Menurut Puan, persoalan demokrasi saat ini bukan hanya menyangkut stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, atau pelaksanaan program pembangunan. Lebih dari itu, bagaimana kekuatan dan potensi nasional dapat diubah menjadi kemajuan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Dia membagi tantangan kepemimpinan Indonesia ke dalam tiga tingkatan, yakni tantangan struktural bangsa, tata kelola kekuasaan, dan pembangunan masa depan bangsa.
Menghadapi tantangan tersebut, Puan menilai perubahan tidak bisa hanya bergantung pada kepemimpinan satu orang atau kelompok. Transformasi harus menjadi agenda dan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
“Kita membutuhkan kerja bersama, dalam menjalankan agenda transformasi di mana kepemimpinan transformatif harus tumbuh di seluruh lembaga negara, dengan agenda utama untuk memperkuat dan mempertajam cara pikir dan cara kerja yang semakin menempatkan tata kelola negara yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.
Transformasi Harus Diwujudkan
Puan menegaskan, transformasi bukan sekadar perubahan kebijakan atau pergantian pejabat. Perubahan tersebut harus menyentuh pola pikir dan cara kerja sehingga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, kewenangan yang bertanggung jawab, serta pelayanan publik yang mampu memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan ketenteraman kepada rakyat.
Menurut Puan, memahami konsep perubahan saja tidak cukup. Diperlukan kemauan untuk memperbaiki diri, keberanian menghadapi risiko, dan keteladanan untuk memulai perubahan dari tanggung jawab masing-masing.
“Kita tidak perlu menunggu semua keadaan menjadi ideal untuk melakukan perubahan. Kita juga tidak perlu menunggu pihak lain untuk melakukan perubahan,” ujarnya.
Puan mengatakan, kepemimpinan transformatif memang dapat membuka jalan perubahan. Namun, kemajuan bangsa tidak bisa hanya bergantung pada seorang tokoh.
“Diperlukan kekuatan kolektif untuk bertindak bersama. Rakyat, masyarakat sipil, dunia usaha, kaum intelektual, seluruh komponen bangsa dan lembaga negara harus mengambil tanggung jawab sesuai perannya,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI terus melakukan transformasi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kinerja dalam merespons aspirasi masyarakat, memperkuat substansi undang-undang, mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mengawasi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.
“Kami menyadari bahwa transformasi DPR RI belum selesai dan tidak selalu berjalan mudah. Masih terdapat keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik serta kesenjangan antara harapan rakyat dan hasil kerja yang mampu diwujudkan,” ungkap Puan.
Dia menyebut berbagai keterbatasan tersebut harus menjadi bahan introspeksi dan pembenahan, bukan alasan untuk menghentikan perubahan.
Puan menegaskan, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan cara hidup bersama yang dibangun melalui partisipasi, komunikasi, dan pengalaman kolektif.
“Demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat harus menampilkan wujudnya dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Menurut Puan, kepemimpinan transformatif memiliki tanggung jawab untuk mengubah kewenangan menjadi pengabdian, aspirasi menjadi kebijakan, serta kekuatan bersama menjadi kemajuan bangsa.
“Kepemimpinan selalu berakhir bersamaan dengan masa jabatan. Kepemimpinan menjadi abadi melalui legacy yang ditinggalkannya,” ucap Puan.
Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional dan Internasional
Habibie Democracy Forum 2026 digelar dalam rangka memperingati 27 tahun The Habibie Center. Lembaga independen nirlaba tersebut didirikan oleh Presiden ke-3 RI BJ Habibie bersama keluarga.
HDF merupakan program unggulan The Habibie Center yang menjadi ruang dialog inklusif untuk mempromosikan dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Forum ini melibatkan partai politik, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, praktisi, akademisi, media, dunia usaha, serta kelompok pemuda dan perempuan.
Puan disambut Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar, dan Direktur Eksekutif The Habibie Center Nadia Habibie. Puan turut didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
Dalam sambutannya, Ilham Akbar Habibie menyinggung peran Puan dan keluarga Soekarno dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
“Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya,” ungkap Ilham.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh nasional dan internasional, di antaranya Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amirudin bin Shari, Head of the Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Sejumlah tokoh lainnya turut menjadi pembicara dan panelis, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian.