Liputan6.com, Tel Aviv - Pemilu Israel pekan lalu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot sama-sama gagal meraih mayoritas kursi parlemen. Keduanya kini menghadapi jalan terjal untuk membentuk pemerintahan karena membutuhkan dukungan partai-partai yang sebelumnya mereka atau sekutu mereka tolak untuk diajak bekerja sama.
Hasil penghitungan suara menunjukkan blok Netanyahu meraih 53 kursi di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang, sedangkan blok Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara itu, dua partai yang dipimpin tokoh Arab, Joint List dan Ra'am, mencatat rekor perolehan gabungan 19 kursi dan berpotensi menjadi penentu pemerintahan baru.
Advertisement
"Saat ini Netanyahu tidak bisa, secara matematis, membentuk koalisi yang menguasai mayoritas kursi Knesset," kata analis politik Israel dari King's College London, Ahron Bregman, kepada Anadolu.
Partai Likud pimpinan Netanyahu menuduh partai-partai Arab mencurangi pemilu tanpa menyertakan bukti. Namun, Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, menyatakan pada Minggu (1/11) bahwa hasil pemilu secara keseluruhan akan tetap berlaku sekalipun dugaan campur tangan asing terbukti.
Menurut Bregman, tuduhan tersebut merupakan taktik Netanyahu untuk menghalangi oposisi membentuk koalisi dengan dukungan partai-partai Arab.
Pembentukan pemerintahan kini bergantung pada kesediaan para pemimpin politik untuk berkompromi, termasuk mengenai kerja sama dengan partai Arab, pengecualian wajib militer bagi pria Yahudi ultra-Ortodoks, dan penolakan terhadap kepemimpinan Netanyahu.
Presiden Israel Isaac Herzog pun mendesak para pemimpin partai bersikap terbuka dalam perundingan untuk menghindari pemilu ulang.
Berikut lima skenario yang mungkin terjadi.
1. Eisenkot Membentuk Koalisi dengan Partai Arab
Eisenkot berpeluang membentuk pemerintahan dengan menggabungkan 48 kursi oposisi dan 19 kursi Joint List serta Ra'am. Jika seluruhnya mendukung, ia akan mengantongi 67 kursi, melampaui batas mayoritas 61 kursi.
Namun, tiga partai oposisi, yakni Yashar, B'Yachad, dan Yisrael Beytenu, sebelumnya berjanji tidak akan membentuk pemerintahan bersama partai Arab. Hanya Partai Demokrat pimpinan Yair Golan yang secara terbuka mendukung kerja sama tersebut.
Pemimpin Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, menolak pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab. Tanpa tujuh anggota parlemen dari partainya, gabungan oposisi dan kedua partai Arab hanya memiliki 60 kursi.
Meski demikian, pada Senin (2/11), Liberman menyatakan dukungannya kepada Eisenkot sebagai calon perdana menteri. Namun, dukungan itu tidak berarti ia bersedia bergabung dalam koalisi yang melibatkan partai Arab.
Di sisi lain, pemimpin Ra'am, Mansour Abbas, terbuka untuk bergabung dalam pemerintahan Eisenkot. Sementara itu, Joint List bersedia memberikan dukungan dari luar koalisi, tetapi tidak ingin masuk kabinet.
Sikap tersebut kembali ditegaskan tokoh Joint List, Yousef Jabareen, dalam wawancara yang dilaporkan The Guardian pada Senin (2/11). Ia menyebut partainya mempertimbangkan dukungan untuk mengakhiri kekuasaan Netanyahu, tetapi tidak akan bergabung dalam kabinet selama pendudukan Israel di Tepi Barat masih berlangsung.
Kerja sama oposisi dapat mulai diuji ketika Knesset bersidang pada 10 November, termasuk melalui rencana mengganti Amir Ohana dari Likud sebagai ketua parlemen.
Bregman menilai keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan akan menjadi langkah bersejarah bagi integrasi warga Arab, yang mencakup 21 persen populasi Israel.
2. Netanyahu Membujuk Anggota Oposisi
Netanyahu masih bisa mempertahankan kekuasaan apabila berhasil membujuk anggota parlemen atau partai kecil oposisi untuk bergabung dengannya.
Blok Netanyahu membutuhkan tambahan delapan kursi untuk mencapai mayoritas. Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan karena partai-partai oposisi sebelumnya berkampanye untuk mengakhiri pemerintahannya.
Pilihan lain adalah bekerja sama dengan Ra'am yang memiliki delapan kursi. Akan tetapi, sekutu sayap kanan jauh Netanyahu, termasuk Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menentang kerja sama dengan partai Arab.
Situasi serupa pernah terjadi pada 2021. Netanyahu sempat menjajaki pembentukan pemerintahan dengan dukungan Ra'am, tetapi Smotrich menolaknya.
Ra'am kemudian bergabung dalam koalisi pimpinan Naftali Bennett dan Yair Lapid, menjadikannya partai Arab independen pertama yang masuk pemerintahan Israel.
3. Netanyahu dan Oposisi Membentuk Pemerintahan Persatuan
Pemerintahan persatuan nasional dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan politik. Jika Likud, Yashar pimpinan Eisenkot, B'Yachad pimpinan Bennett dan Lapid, serta Yisrael Beytenu pimpinan Liberman bergabung, mereka akan menguasai 67 kursi.
Namun, persoalan utamanya adalah siapa yang akan menjadi perdana menteri.
Eisenkot, Bennett, dan Liberman selama ini menolak bergabung dalam pemerintahan Netanyahu. Pada Senin (2/11), Liberman kembali menegaskan sikapnya, termasuk menolak kesepakatan pergantian jabatan perdana menteri secara bergilir.
Di sisi lain, kesepakatan pemerintahan persatuan dapat mengharuskan Netanyahu meninggalkan sekutu-sekutu politiknya.
Ynet sebelumnya mengaitkan Presiden Herzog dengan upaya mendorong pemerintahan persatuan. Namun, kantor kepresidenan membantah bahwa Herzog pernah membahas pembentukan koalisi tertentu dengan para politisi.
Skenario ini dapat menjadi pilihan jika perundingan lainnya gagal, meskipun membutuhkan perubahan sikap besar dari kedua kubu.
4. Eisenkot Membentuk Pemerintahan Minoritas
Pilihan lain bagi Eisenkot adalah membentuk pemerintahan dengan koalisi kurang dari 61 kursi, asalkan memperoleh dukungan yang cukup untuk memenangkan pemungutan suara kepercayaan di parlemen.
Dukungan tersebut bisa datang dari partai Arab atau partai Yahudi ultra-Ortodoks tanpa harus bergabung dalam kabinet.
The Times of Israel, mengutip Channel 12, melaporkan bahwa sejumlah tokoh United Torah Judaism (UTJ) mempertimbangkan untuk membantu Eisenkot dengan memilih abstain dalam pemungutan suara.
UTJ memiliki tujuh kursi dan kecewa terhadap Netanyahu karena gagal mengesahkan undang-undang yang melindungi pria Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.
Namun, persoalan ini menjadi hambatan karena Eisenkot dan sekutunya justru menginginkan penghapusan pengecualian wajib militer secara menyeluruh.
Menurut laporan Ynet pada Minggu (1/11), Eisenkot telah mengizinkan timnya menjajaki pembentukan pemerintahan minoritas apabila Ra'am dan UTJ memilih abstain, sementara Joint List tidak memberikan suara menentang.
Namun, rencana tersebut tetap menghadapi hambatan dari Liberman yang menolak skema pemerintahan minoritas.
Dengan demikian, keberhasilan skenario ini sangat bergantung pada kesepakatan antarpartai mengenai siapa yang akan mendukung, menentang, atau abstain dalam pemungutan suara. Abstain sendiri dapat membantu terbentuknya pemerintahan dengan mengurangi jumlah suara yang menentang.
5. Perundingan Gagal, Israel Kembali Menggelar Pemilu
Jika Netanyahu dan Eisenkot sama-sama gagal membentuk pemerintahan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.
Presiden Herzog dijadwalkan menerima hasil resmi pemilu pada 4 November, kemudian berkonsultasi dengan berbagai fraksi sebelum menunjuk tokoh yang diberi mandat membentuk pemerintahan.
Kandidat terpilih memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan 14 hari. Jika gagal, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada kandidat lain.
Masih ada peluang terakhir untuk mencegah pemilu ulang. Dalam waktu 21 hari, sedikitnya 61 anggota Knesset dapat bersama-sama mengusulkan kandidat pilihan mereka untuk membentuk pemerintahan.
Jika seluruh upaya tersebut gagal, Israel harus kembali menggelar pemilu. Netanyahu akan tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Kebuntuan politik semacam ini bukan hal baru bagi Israel, yang telah lima kali menggelar pemilu parlemen sepanjang 2019 hingga 2022.