Liputan6.com, Islamabad - Upaya Pakistan menjadi mediator dalam konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran menghadapi sejumlah tantangan. Di tengah diplomasi tersebut, negara itu justru dihadapkan pada krisis pasokan gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG), ketidakpastian bantuan keuangan dari Washington, hingga persoalan komitmen pertahanan dengan Arab Saudi.
Menteri Perminyakan Pakistan Ali Pervaiz Malik mengatakan, penutupan perbatasan dengan Iran menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya harga LPG. Dalam sidang Majelis Nasional pada 26 Oktober 2026, dia menyebut pemerintah kini berupaya mendatangkan pasokan melalui jalur laut, dikutip dari laman Khaama.
Advertisement
Sekitar 50 hingga 60 persen LPG impor Pakistan berasal dari Iran, sedangkan sisanya dipasok Qatar. Namun, pasokan dari Qatar juga terhenti akibat perang di kawasan tersebut. Pakistan sendiri hanya mampu memproduksi sekitar seperempat dari total kebutuhan LPG dalam negeri.
Harga resmi LPG ditetapkan sekitar 280 rupee Pakistan per kilogram. Namun, di sejumlah wilayah terpencil dan kawasan utara, harganya dilaporkan mencapai 700 hingga 800 rupee. Harga tabung LPG berkapasitas 12 kilogram bahkan melonjak dari 4.500 menjadi 7.000 rupee hanya dalam beberapa hari setelah perbatasan ditutup.
Kondisi ini menjadi sorotan karena Pakistan sebelumnya justru berupaya memperkuat hubungan dengan Iran.
Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan sekaligus Kepala Pasukan Pertahanan, Marsekal Lapangan Syed Asim Munir, mengunjungi Teheran dua kali dalam sepekan, yakni pada 20 dan 26 Oktober. Pemerintah Pakistan menyebut kunjungan tersebut sebagai bukti hubungan bilateral kedua negara tetap baik.
Sebagian akses perbatasan Gabd-Rimdan bahkan kembali dibuka pada 24 Oktober. Namun, hanya pengiriman barang yang dokumennya telah diselesaikan sebelum penutupan yang diizinkan melintas.
Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam menyatakan tidak ada pembatasan perdagangan dari pihak Iran, termasuk ekspor LPG. Dia justru menyoroti perubahan dokumen impor yang diterapkan Pakistan sebagai penyebab terhambatnya perdagangan.
Iran Belum Beri Sinyal Kompromi
Dalam kunjungan pertamanya pada 20 Oktober, Munir bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.
Pezeshkian menegaskan Amerika Serikat harus terlebih dahulu mencabut ancaman dan sanksi sebelum negosiasi dapat dilanjutkan. Sementara itu, Ghalibaf menyatakan Washington harus memenuhi tujuh persyaratan yang telah ditetapkan Teheran untuk memulihkan kepercayaan.
Iran juga meminta pencabutan blokade maritim Amerika Serikat, pelonggaran pembatasan ekspor minyak, pembebasan aset yang dibekukan, serta penghentian permusuhan di seluruh front konflik. Teheran menginginkan persyaratan tersebut dipenuhi sebelum pembicaraan mengenai program nuklir dilanjutkan.
Sikap Iran tersebut menjadi tantangan bagi Pakistan yang berupaya memainkan peran sebagai mediator. Bahkan, sejumlah pembahasan mengenai persyaratan Iran justru berlangsung melalui mediator Qatar.
Reuters melaporkan pada 20 Oktober bahwa sejumlah pejabat Iran menilai Teheran sengaja memperpanjang negosiasi untuk melemahkan posisi politik Presiden AS Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November 2026.
Komitmen Pertahanan dengan Arab Saudi Dipertanyakan
Kunjungan kedua Munir pada 26 Oktober turut melibatkan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman dan Kepala Intelijen Turki Ibrahim Kalin.
Pertemuan tersebut menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama yang melibatkan Iran dan ketiga negara penandatangan Pakta Pertahanan Bersama Mekkah pada 7 Agustus 2026. Dalam kesepakatan itu, serangan terhadap salah satu anggota dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Menurut sumber regional yang dikutip The National, Arab Saudi dan mitranya meminta Iran menahan kelompok Houthi di Yaman. Namun, pihak Iran menyatakan tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk memaksa kelompok tersebut menghentikan aktivitasnya.
Pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan terbuka mengenai penghentian serangan Houthi.
Persoalan lainnya adalah sikap Pakistan terkait kemungkinan keterlibatan militernya dalam konflik Yaman. Pada 18 September, juru bicara militer Pakistan menyatakan negaranya siap melakukan segala upaya untuk membela Arab Saudi dan menyebut komitmen tersebut tanpa syarat.
Namun, pada 9 Oktober, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Sajjad Haider Khan menegaskan pakta pertahanan tersebut tidak mewajibkan Islamabad mengirimkan pasukan ke Yaman. Dia menyebut kesepakatan itu bersifat defensif dan hanya mencakup bantuan untuk melindungi kedaulatan Arab Saudi.
Pada 30 Oktober, juru bicara militer Pakistan kembali menegaskan negaranya tidak terlibat dalam konflik internal Yaman.
Padahal, Pakistan menempatkan sekitar 8.000 personel militer di Arab Saudi, dilengkapi satu skuadron jet tempur dan sistem pertahanan udara.
Bantuan Keuangan AS Belum Jelas
Di tengah berbagai persoalan diplomatik tersebut, Pakistan juga belum memperoleh keuntungan finansial yang diharapkan dari perannya sebagai mediator.
Pada Juli 2026, Islamabad mengajukan fasilitas stabilisasi nilai tukar sebesar 10 miliar dolar AS kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb sebelumnya berharap Washington memberikan jawaban sebelum akhir September. Namun, hingga akhir Oktober, belum ada keputusan resmi mengenai permintaan tersebut. Pakistan juga belum mengumumkan paket pembiayaan baru dari Arab Saudi.
Sementara itu, kondisi ekonomi dalam negeri masih menghadapi tekanan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan defisit transaksi berjalan Pakistan mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi Pakistan melambat menjadi 2 persen pada kuartal terakhir tahun fiskal sebelumnya. Sektor industri bahkan mengalami kontraksi sebesar 4,7 persen.
Inflasi juga masih berada di level 9,6 persen pada Oktober 2026, jauh di atas target bank sentral Pakistan yang berkisar 5 hingga 7 persen.
Selain persoalan ekonomi, Pakistan menghadapi tantangan keamanan dan politik domestik. Centre for Research and Security Studies mencatat 1.415 kematian terkait kekerasan selama Juli hingga September 2026, meningkat 83 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.
Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang harus dihadapi Pakistan. Di satu sisi, Islamabad berupaya mempertahankan peran sebagai mediator konflik di Timur Tengah. Namun, di sisi lain, krisis energi, ketidakpastian dukungan finansial, dan persoalan komitmen pertahanan dengan sekutunya masih belum terselesaikan.