Liputan6.com, Jakarta - Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional tercatat 54,8 atau masuk kategori rendah. Angka itu diketahui berdasarkan Kajian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 2025. Dari perolehan tersebut, Perpusnas menegaskan bahwa akreditasi harus memastikan perpustakaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi standar administratif.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menekankan bahwa perpustakaan tidak cukup hanya memenuhi standar sarana, koleksi, dan tata kelola, untuk menghadapi rendahnya tingkat literasi nasional, tetapi juga harus menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
Advertisement
Selain TKM, kajian yang sama mencatat kinerja literasi nasional berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 52,43. Data tersebut menunjukkan perlunya penguatan ekosistem literasi yang tidak hanya berfokus pada ketersediaan bahan bacaan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Asesmen dan Visitasi Akreditasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
"Penguatan budaya baca tidak cukup hanya dengan menambah koleksi buku. Kita perlu memastikan bahan bacaan dimanfaatkan, layanan perpustakaan mudah diakses, dan kegiatan literasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ukuran keberhasilan perpustakaan bukan semata kelengkapan fasilitasnya, melainkan sejauh mana kehadirannya memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat," tuturnya, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, penguatan budaya baca merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan perlu dilakukan menyeluruh, mulai dari bahan bacaan bermutu, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, penguatan layanan, hingga perluasan kerja sama. Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat turut dinilai penting untuk membangun kebiasaan membaca sepanjang hayat.
Perpustakaan pun, harapannya, menjadi ruang publik inklusif tempat masyarakat memperoleh pengetahuan, mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan menemukan solusi atas kebutuhan sehari-hari.
Akreditasi bukan sekadar pemenuhan standar atau perolehan sertifikat, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan perpustakaan memberikan layanan yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Perpustakaan harus terus bertransformasi, tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kecakapan literasi, dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Senada dengan Adin Bondar, Bupati Samosir, Vandiko Timoteus Gultom, menyebut akreditasi sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
"Akreditasi perpustakaan sejatinya bukan sekadar proses kegiatan administratif atau penilaian formal untuk mendapatkan selembar sertifikat," ucap Vandiko.
Akreditasi baginya adalah bentuk tanggung jawab untuk menjamin mutu layanan, standardisasi pengelolaan, dan optimalisasi fungsi perpustakaan daerah sebagai pusat literasi masyarakat. Ia mengakui Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir masih menghadapi keterbatasan, terutama pada sarana prasarana dan pelayanan kepada pemustaka.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan, menghadirkan inovasi, dan mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat, termasuk menjadikannya pusat kegiatan berbasis inklusi sosial. Vandiko menargetkan evaluasi dan rekomendasi tim asesor Perpusnas dapat menjadi pijakan perbaikan.
"Masukan tersebut tentu akan menjadi peta jalan atau rencana aksi bagi kami untuk meningkatkan standar pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)," jelasnya.
Melalui akreditasi ini, Perpusnas dan Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai standar nasional. Langkah tersebut sejalan dengan visi Perpusnas untuk menghadirkan perpustakaan yang transformatif dalam meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi menuju Indonesia Emas 2045.