Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), Edhie Baskoro Yudhoyono, berkunjung ke Australian National University (ANU), Canberra.
Pria yang akrab disapa Ibas itu berdiskusi dengan para akademisi mengenai penguatan kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dan Australia di tengah perubahan global.
Advertisement
"Diskusi membahas pentingnya peran perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan sosial, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan," kata Ibas seperti dikutip dari keterangan yang diterima, Selasa (20/10).
Ibas menekankan bahwa Indonesia membutuhkan generasi muda dengan beragam latar belakang keilmuan untuk mendukung pembangunan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (AI), sekaligus ilmu sosial, humaniora, kesehatan, pendidikan, administrasi publik, dan kebijakan publik.
Menurut lulusan Curtin University di Australia Barat tersebut, tantangan pembangunan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu bidang keahlian.
"Perlu kolaborasi lintas disiplin untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kualitas demokrasi," jelas Ibas.
Ibas menyebutkan bahwa dalam diskusi bersama akademisi ANU, termasuk para pakar kebijakan publik, muncul pandangan bahwa pendidikan tinggi perlu memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh.
"Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus dilatih melalui simulasi, studi kasus, proyek, dan analisis terhadap kebijakan yang pernah berhasil maupun gagal," tegas dia.
Ibas meyakini pendekatan tersebut penting agar lulusan perguruan tinggi mampu menghubungkan gagasan dengan pelaksanaan, sekaligus memahami kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Kebijakan yang baik seharusnya dirumuskan berdasarkan bukti, analisis, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat, bukan sekadar mencari pembenaran atas keputusan yang telah ditetapkan.
"Hubungan yang kuat antara perguruan tinggi, peneliti, pemerintah, parlemen, dan masyarakat menjadi penting," kata Ibas.
Sementara itu, Professor Marcus Mietzner, Head of Department of Political and Social Change ANU, menegaskan pentingnya penelitian opini publik untuk memahami kebutuhan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
“Polling is extremely important to understand what the public actually wants in terms of policy,” tegas Marcus.
Dia menuturkan bahwa keberhasilan pemerintah, sebagaimana dibahas dalam pertemuan tersebut, tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar yang menjadi perhatian politik, tetapi juga oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan dasar secara efektif, efisien, dan konsisten.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Professor Helen Sullivan, Dean of the ANU College of Asia and the Pacific. Dia menekankan bahwa di tengah perkembangan AI, kemampuan berpikir kritis tetap menjadi bekal utama bagi lulusan perguruan tinggi. Dia juga menyoroti pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menjawab tantangan nyata.
“What we know is that all our graduates are going to need to be critical thinkers who can work in the world,” ujar Helen.
Sebagai informasi, diskusi tersebut juga menegaskan bahwa ilmu sosial dan humaniora tetap memiliki peran strategis di tengah kemajuan teknologi. Pemahaman terhadap perilaku manusia, budaya, politik, institusi, dan kondisi masyarakat di lapangan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi.
"Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa inovasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Helen.