Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 2.604 penerbangan terdampak kabut asap asal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada periode 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026. Keselamatan penerbangan menjadi prioritas di tengah kondisi tersebut.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, Lukman F Laisa menuturkan 1.129 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.420 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 23 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain (divert).
Advertisement
Kemudian, 6 penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), serta 26 penerbangan dimajukan jadwalnya.
“Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Setiap keputusan operasional harus mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, serta hasil penilaian keselamatan oleh pihak terkait," urai Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (20/10/2026).
Kemudian, ada 14 penerbangan internasional dibatalkan akibat dampak asap. Sebanyak 12 penerbangan rute Singapura-Pontianak pulang pergi pada 12-23 September 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Supadio.
Sementara itu, dua penerbangan rute Singapura–Palembang pulang pergi pada 15 Oktober 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.
"Karena itu, penyesuaian jadwal penerbangan dapat dilakukan apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan operasional berlangsung secara aman,” ucapnya.
Kabut Asap Meluas
Dia mencatat, pada periode 13-17 Oktober 2026, dampak kabut asap meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain Kalimantan, Papua, dan Sumatera.
Bandara Terdampak
Bandar udara yang terdampak antara lain Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sultan Babullah di Ternate, Pattimura di Ambon, Mozes Kilangin di Timika, Domine Eduard Osok di Sorong, Supadio di Pontianak.
Selain itu, Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, serta sejumlah bandar udara lainnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
"Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang di sekitar bandar udara sehingga memengaruhi proses pendaratan, lepas landas, dan pergerakan pesawat. Kondisi tersebut dapat berujung pada keterlambatan, penundaan, pengalihan, maupun pembatalan penerbangan sesuai hasil penilaian keselamatan," tutur Lukman.