Liputan6.com, Jakarta - Dua Tahun Prabowo-Gibran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama untuk mendukung program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, perluasan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Pemerintah juga menyiapkan strategi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027.
Advertisement
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dalam dua tahun pemerintahan, dukungan APBN terlihat dari pelaksanaan berbagai program yang menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat.
"Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).
"Pemerintah juga memperluas Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran," tambah dia.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 70,3 juta penduduk sepanjang 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Selain itu, pemerintah mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD).
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.
APBN Jaga Stabilitas Ekonomi dan Lindungi Masyarakat
Selain membiayai program prioritas, APBN berperan menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global. Perekonomian Indonesia disebut tetap tumbuh di kisaran 5 persen, sementara reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah juga mengoptimalkan APBN untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satu upayanya adalah memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi mengurangi penerimaan negara serta mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, pemerintah menargetkan APBN 2027 berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan. Target ekonomi tahun depan ditetapkan sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan pada penguatan investasi, peningkatan produksi, perluasan ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta peningkatan daya saing nasional.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu.
Belanja Negara 2027 Capai Rp 4.097,2 Triliun
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp 3.426 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Postur fiskal itu disiapkan untuk menyediakan ruang pembiayaan bagi agenda pembangunan, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Pemerintah juga tidak hanya mengandalkan APBN untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Sinergi dengan sektor swasta dan Danantara akan diperkuat untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen untuk mendukung target ekonomi tersebut.
Suahasil menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi APBN sebagai pendorong pertumbuhan dan instrumen perlindungan masyarakat.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik.” tegas Menkeu.
Dengan strategi tersebut, APBN diharapkan tetap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif pada tahun-tahun mendatang.