Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, menegaskan bahwa pemerintah sudah sejak lama mendorong penguatan penegakan hukum di pasar modal. Pernyataan ini merespons rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia.
"Tanpa mereka minta pun, saya dari dulu sudah bilang bahwa kita butuh penegakan hukum yang lebih kuat," tegas Drajad saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Advertisement
Drajad menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga siap mempertegas langkah penindakan. Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan nyata, termasuk menindak pihak-pihak di pasar modal yang terafiliasi dengan aset hasil perampasan negara.
"OJK juga siap melakukan itu. Jadi di dalam negeri, kurang tegas apa lagi penegakan hukum kita? Itu langkah yang dilakukan Pak Presiden untuk memberantas pelanggaran," ujar Drajad.
Ia menekankan bahwa proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, tanpa membedakan skala perusahaan maupun grup konglomerasi. Sebagai contoh, aset yang sempat ditunjukkan Presiden dalam agenda perampasan aset negara juga melibatkan saham milik kelompok usaha besar.
"Tidak pandang bulu, semua ditindak. Jadi apa yang diminta MSCI sebenarnya sebagian besar sudah kita jalankan," tambahnya.
Lebih lanjut, Drajad menegaskan bahwa langkah tegas di pasar modal dilakukan atas komitmen internal pemerintah sendiri untuk menjaga integritas pasar, bukan sekadar demi memenuhi desakan pihak asing seperti MSCI.
Dasco Ungkap Langkah DPR Awasi Perbaikan Pasar Modal Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan dan perbaikan pasar modal Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memantau berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan serta mendorong pihak terkait melakukan pembenahan.
"Seperti fungsi pengawasan, kami mengawasi kejadian-kejadian yang selama ini dihadapi perusahaan,"kata dia dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (16/10/2026).
Dasco mengatakan, DPR juga meminta perusahaan dan pihak terkait mengakomodasi masukan dari lembaga internasional, termasuk penyedia indeks global MSCI.
Menurut dia, sejumlah proses perbaikan telah dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pihak terkait. Langkah ini dilakukan di tengah perkembangan peninjauan MSCI yang semula dijadwalkan berlangsung pada November.
Dalam rangka membahas perkembangan tersebut, Dasco menyebut DPR telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak, termasuk perwakilan Danantara. Ia juga mengatakan pihaknya meminta Kapolri hadir dalam rapat tersebut.
Selanjutnya, masing-masing pihak akan memberikan keterangan sesuai dengan porsi dan kewenangannya.
Namun, Dasco belum merinci secara terbuka bentuk evaluasi DPR, indikator perbaikan yang digunakan, maupun tindak lanjut pengawasan terhadap BEI dan pihak terkait.