Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog menargetkan ketersediaan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) minimal Rp 2 ton di setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat rantai distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga pangan masyarakat.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, Bulog akan memenuhi kebutuhan beras SPHP di setiap koperasi berdasarkan pesanan resmi (purchase order/PO) dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
Advertisement
"Untuk masing-masing KDKMP, harapannya setiap KDKMP nanti stoknya itu minimal 2 ton. Nah, kalau kami, intinya Bulog, ngikutin sesuai dengan permintaan atau PO dari Agrinas Pangan," ujar Rizal usai Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan Bulog tak membatasi volume pasokan selama sesuai pesanan yang diajukan. Dengan begitu, jumlah beras yang dikirim ke tiap koperasi dipastikan fleksibel mengikuti permintaan.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.250 KDKMP telah masuk dalam daftar pemesanan beras SPHP melalui Agrinas. Bulog memastikan stok beras telah disiagakan untuk segera didistribusikan.
Menurut Rizal, pengisian stok di tingkat koperasi bakal mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau.
Tambahan 1 Juta Ton Beras SPHP
Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan seiring bertambahnya jaringan KDKMP, Bulog menjamin ketersediaan pasokan nasional dalam kondisi aman.
Pemerintah telah menambah alokasi beras SPHP sebanyak 1 juta ton. Penambahan ini disiapkan untuk meredam dampak El Nino dan periode paceklik, sekaligus mendukung suplai beras lewat KDKMP.
"Kalau kemarin kan hasil Rakortas, Pak Menko, atas izin Pak Presiden, beras SPHP ditambah 1 juta ton," tutur Rizal.
Tambahan pasokan ini diharapkan memperlancar distribusi ke berbagai kawasan, khususnya wilayah dengan koperasi yang siap beroperasi. Bulog meyakini bertambahnya titik distribusi akan membuat penyaluran beras SPHP lebih terukur dan terkontrol, baik di area koperasi maupun gudang penyimpanan KDKMP.
Bantuan Pangan Oktober–Desember Tunggu Proses Administrasi
Selain beras SPHP, Bulog tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan periode Oktober, November, dan Desember 2026 melalui KDKMP.
Rizal menyebutkan, skema penyaluran tersebut saat ini masih memproses administrasi di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Begitu tuntas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menerbitkan surat penugasan resmi kepada Bulog.
Bantuan pangan mendasar ini akan disalurkan via KDKMP di desa atau kelurahan yang sudah memiliki koperasi. Bagi daerah yang belum memiliki KDKMP, penyaluran tetap menggunakan mekanisme lama.
"Jadi tetap yang dapat bantuan pangan adalah yang mendapat undangan dari Dinas Sosial. Yaitu berupa satu lembar yang ada barcode-nya, dan kemudian nanti yang bersangkutan bawa KTP," terang Rizal.
Penerima manfaat wajib mengikuti prosedur verifikasi data dengan membawa surat undangan resmi ber-barcode dari Dinas Sosial serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Rizal menegaskan, Bulog akan menyesuaikan skema distribusi dengan tingkat kesiapan koperasi setempat agar proses penyaluran bantuan pangan tetap berjalan lancar tanpa hambatan di lapangan.