Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan membuka akses pembukaan rekening syariah dengan saldo awal cukup Rp 50.000 bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun yang masuk kelompok desil 1–4. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sekaligus meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan, masyarakat dapat mengakses rekening dengan setoran awal terjangkau melalui sejumlah perbankan, salah satunya Bank Syariah Indonesia (BSI).
Advertisement
“Untuk juga mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan syariah, pemerintah mendorong pembukaan rekening syariah dengan saldo awal hanya Rp 50 ribu,” ujar Drajad dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Drajad mengatakan kebijakan tersebut menyasar masyarakat kelompok desil 1–4 yang berusia minimal 17 tahun. Pemerintah berharap kemudahan pembukaan rekening dapat mempersempit kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah dan penggunaan produk keuangan formal.
“Ini langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk syariah,” kata Drajad.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43%, sedangkan tingkat inklusinya baru 13,24%. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat.
Di sisi pembiayaan, perbankan syariah mencatatkan penyaluran Rp 758 triliun pada Agustus 2026 atau tumbuh 11,6%. Namun, pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah masih sebesar 7,44% dari keseluruhan pasar pembiayaan nasional.
Pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah. Secara kumulatif selama 2015–2026, penyaluran KUR syariah mencapai Rp 106 triliun kepada 1,65 juta debitur melalui 18 lembaga penyalur.
Drajad menilai penguatan akses keuangan syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan pembiayaan produktif dan pengembangan UMKM. Pemerintah juga mendorong penguatan industri halal serta perluasan pasar ekspor untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia.
Hashim Ungkap Rencana Pemerintah Bagi-Bagi HP Buat Warga Unbanked
Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan (unbanked).
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program ini menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening. Langkah tersebut sekaligus dilakukan untuk mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital dan meningkatkan penerimaan negara.
“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat.
Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.
“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.