Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk mendorong kualitas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan literasi ini menjadi bagian dari penguatan program PROMISE II Impact yang memfasilitasi akses layanan keuangan sekaligus kemampuan pengelolaan usaha.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi seberapa banyak warga yang punya akses, melainkan mutu dari akses tersebut.
Advertisement
"Yang menjadi isu adalah kualitas dari inklusi tersebut. Kuantitas (quantity) mungkin sudah terlihat cukup tinggi, tetapi kualitasnya Bapak/Ibu sekalian," ujar Dicky dalam acara Celebrating Achievement, Strengthening Partnerships di Jakarta, dikutip Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dari OJK, indeks literasi keuangan nasional telah mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93%. OJK menilai, meluasnya akses perlu diimbangi dengan kecakapan mengelola dana agar pelaku usaha tangguh menghadapi guncangan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Dalam pelaksanaannya, program PROMISE II Impact terbukti berhasil mendorong pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp 584,3 miliar bagi 25.378 pelaku UMKM. Program ini juga memberikan pelatihan kewirausahaan serta manajemen keuangan kepada lebih dari 2.300 pelaku usaha, di mana lebih dari 40% pesertanya adalah perempuan.
OJK Dorong Pembiayaan UMKM Lebih Terjangkau
Guna memperluas jangkauan pembiayaan, OJK terus memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kedua lembaga keuangan daerah ini dinilai memiliki kedekatan geografis dan emosional untuk memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha.
Dicky menilai, skema penilaian kelayakan kredit (credit scoring) bagi UMKM perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Penilaian yang hanya mengandalkan data historis perbankan tidak lagi memadai.
"Penilaian kredit UMKM ini tentunya menjadi sebuah standar yang harus kita buka. Karena kalau hanya menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saja, itu tidak cukup," tutur Dicky.
OJK mendorong penyediaan akses pembiayaan yang mudah, fleksibel sesuai siklus usaha, serta berbiaya wajar. Pemanfaatan teknologi modern dan alternatif penilaian kredit diyakini bisa memangkas beban suku bunga yang selama ini mengeluhkan pelaku UMKM.
"Masalah utama di UMKM adalah tingkat suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang wajar ini bisa kita tekan kalau memanfaatkan teknologi, salah satunya melalui alternative credit scoring," tambahnya.
Pemanfaatan Sistem ERP dan Keberlanjutan Usaha
Selain kemudahan akses pembiayaan, tata kelola keuangan berbasis teknologi menjadi fondasi penting pengembangan bisnis. Dicky mencontohkan kelompok peternak sapi perah di Pangalengan, Jawa Barat, yang memanfaatkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mencatat produksi dan arus transaksi harian.
Pencatatan yang transparan dan akuntabel membantu lembaga keuangan memahami profil risiko serta kapasitas pembayar debitur secara akurat. Berdasarkan catatan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), penerapan ERP di Pangalengan berhasil memfasilitasi pembiayaan senilai Rp 11,6 miliar bagi 420 peternak.
"Kalau semuanya kita buat sistematis (systemize), terbuka, dan berkelanjutan (sustain), pembiayaan akan sangat mudah diakses oleh para peternak kita," jelas Dicky.
Ke depannya, OJK bersama ILO, Pemerintah Swiss melalui SECO, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga pelaku industri keuangan siap melanjutkan kolaborasi ini.
Fokus kerja sama mendatang mencakup tiga area utama:
- Pembiayaan produktif berbasis rantai nilai (value chain).
- Digitalisasi serta peningkatan kapasitas BPR dan BPD.
- Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen demi memperkuat ketahanan finansial UMKM, pekerja, dan keluarga.
Dicky menegaskan, indikator keberhasilan inklusi keuangan tidak berhenti pada ketersediaan fasilitas rekening atau pinjaman semata, melainkan dampaknya terhadap produktivitas dan level hidup masyarakat.