Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mulai mempertimbangkan opsi penghentian sementara (moratorium) pembangunan industri pengolahan nikel yang hanya menghasilkan barang setengah jadi. Langkah tegas ini dikaji untuk memastikan program hilirisasi benar-benar memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menilai praktik hilirisasi nikel saat ini belum sepenuhnya optimal. Pasalnya, mayoritas smelter yang ada masih sekadar mengolah bijih nikel menjadi bahan setengah jadi, lalu diekspor untuk diproses lebih lanjut di luar negeri.
Advertisement
"Belum sampai produk hilir, masih setengah bahan baku, yang kemudian itu dibawa ke luar negeri untuk dijadikan sebagai bahan baku mereka, dan kemudian membawa lagi ke kita dalam berbentuk barang jadi," ungkap Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Bahlil mengakui bahwa lompatan hilirisasi nikel berhasil menaikkan pendapatan negara secara signifikan, dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi berpotensi menembus US$ 38–US$ 40 miliar pada 2026. Kendati demikian, ia menegaskan tidak ingin cepat berpuas diri dan bertekad mendorong industri manufaktur hilir yang menghasilkan produk akhir di Tanah Air.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mencermati bahwa lonjakan kapasitas produksi smelter setengah jadi justru memicu kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel di pasar global, yang berujung pada merosotnya harga jual.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium," tegasnya.
Bahlil menambahkan bahwa fokus pemerintah ke depan akan dialihkan untuk menyokong industri hilir akhir secara langsung agar struktur perekonomian nasional mengalami pergeseran (shifting) yang kuat.
"Nanti kami rapatkan, kami akan lapor kepada Pak Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber di alam kita tidak segila-gilaan," beber Bahlil.
Atur Kuota Produksi Demi Jaga Harga
Selain wacana moratorium, pemerintah juga akan memperketat pengaturan kapasitas produksi smelter terpasang untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand) dunia. Langkah ini diambil agar pendapatan negara maupun pengusaha tidak terkikis akibat obral harga nikel.
"Pemerintahnya tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal, pengusahanya juga tidak mendapatkan pengusaha yang maksimal, dan kita barang kita kan enggak boleh jual murah," terangnya.
Oleh karena itu, Bahlil menegaskan bahwa kuota operasional smelter akan disesuaikan selama kondisi kelebihan pasokan global masih berlangsung.
"Jadi kemungkinan besar, sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya," tutup Bahlil.